Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Pemprov yang Sebabkan Penumpukan Penumpang di Halte dan Stasiun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait pembatasan operasional MRT, LRT, dan Transjakarta.

Pasalnya, kebijakan Anies tersebut mengakibatkan penumpukan penumpang di halte dan stasiun.

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai penumpukan yang terjadi," kata Prasetio dalam keterangannya, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Kisah Pengguna Transjakarta dan MRT Tembus Penumpukan Penumpang Imbas Pembatasan Operasional Transportasi Publik

Dengan adanya pembatasan armada, jam operasi, serta jumlah penumpang, banyak penumpang yang mengeluh. Sebagian calon penumpang transjakarta bahkwan ada yang mengantre di luar halte.

Ia berpesan, Pemprov DKI Jakarta harus membuat kebijakan yang tepat untuk penanganan virus corona tipe 2 yang menyebabkan covid-19 ini.

"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," kata dia.

Politisi PDI-P itu juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil untuk mencegah semakin masifnya penularan covid-19 pada warga Jakarta.

"Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini pemerintah pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," ujar dia.

Sejumlah halte transjakarta dan stasiun MRT Jakarta mengalami penumpukan penumpang pada Senin pagi.

Hal ini lantaran headway transjakarta dan MRT menjadi 20 menit. Jumlah armada pun dikurangi.

Baca juga: Terjadi Penumpukan di Halte Transjakarta, Social Distancing Sulit Diterapkan

Selain itu, ketiga moda transportasi yakni MRT, LRT, dan transjakarta hanya akan melayani warga dari pukul 06.00 -18.00 WIB.

Untuk MRT, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengurangi jumlah kereta yang biasa melayani penumpang.

Pembatasan operasional transportasi publik itu sesungguhnya untuk mendorong orang kerja dan belajar dari rumah, tidak bepergian. Pembatasan pergerakan warga diharapkan bisa mengatasi penularan covid-19.