Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Rapat di DPRD DKI Dibatalkan karena Corona, Kecuali Pembahasan Wagub

Kompas.com - 16/03/2020, 13:25 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menunda sejumlah agenda rapat yang seharusnya digelar pada Senin (16/3/2020) hari ini.

Penundaan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang kini merebak.

Apalagi Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswean mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Covid-19. Salah satu caranya dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

Baca juga: Pemprov DKI-Pemerintah Pusat Bersatu Gelorakan Kerja dari Rumah

"Ya karena mengantisipasi (virus corona) dan sesuai dengan arahan-arahan dari pak Presiden Jokowi," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang saat dihubungi, Senin (16/3).

Meski demikian, ada satu agenda rapat yang tetap dilanjutkan yakni rapat pembahasan pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI. Rapat tersebut terus dilaksanakan oleh anggota Panitia Pemilihan (Panlih) wagub.

Apalagi pelaksanaan pemilihan orang nomor dua di ibu kota itu tinggal menunggu hitungan yaitu pada 23 Maret 2020.

"Jadi semua rapat selain panlih wagub kita undur sampai waktu yang belum ditentukan," kata dia.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Bupati Tangerang Juga Liburkan Sekolah Selama Dua Minggu

Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus asal Wuhan ini, DPRD DKI menyediakan hand sanitizer di sejumlah tempat di gedung tersebut.

"Kita hanya membuat suatu antisipasi bikin wastafel didepan, ada hand soap nya, ada alkohol untuk cuci tangan (handsanitizer) itu dulu yang kita laksanakan," tambahnya.

Adapun ada empat agenda rapat yang mestinya hari ini digelar tapi harus ditunda yakni:

1. Rapat membahas ketahanan pangan dan stabilitas harga dalam menghadapi bulan ramadhan dan hari raya idul fitri 1441 hijriah dan antisipasi kesedian pangan dalam ancaman Covid-19. Rapat ini seharusnya digelar pukul 10.00 WIB oleh komisi B DPRD DKI.

2. Penjelasan dan paparan eksekutif mengenai raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

Kemudian agenda kedua menerima saran dan masukan terhadap raperda. Rapat ini mulanya digelar pukul 10.00 WIB oleh komisi B DPRD DKI di ruang Bapemperda.

3. Pembahasan pasal-pasal mengenai raperda tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2020 tentang pajak penerangan jalan.

Jadwal pembahasan ini harusnya digelar 13.30 WIB oleh komisi B DPRD DKI di ruang Bapemperda. Namun harus ditunda karena wabah corona.

4. Penjelasan terkait penanganan virus corona (Covid-19).  Rapat awalnya akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB di oleh komisi E DPRD DKI. Tapi harus ditangguhkan untuk menekan penularan corona.

Sebelumnya, pada Sabtu (14/3/2020), jumlah kasus yang dikonfirmasi mencapai 96 kasus, yaitu bertambah 27 kasus dibanding hari sebelumnya.

Dari 96 kasus tersebut, salah satu pasien yang dikonfirmasi adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

"Per hari ini dari lab yang saya terima pagi ya, hari ini kita dapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di antaranya di Jakarta, dua di Jawa Tengah," kata Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto, seperti dikutip laman Kementerian Kesehatan, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com