Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekitar 100.000 Keluarga Terdampak Covid-19 Bakal Terima Bantuan Rp 500.000 Per KK

Kompas.com - 30/03/2020, 09:26 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku masih menunggu dana dari Pemprov Jabar untuk membantu masyarakat yang terdampak penyebaran virus Corona.

Rencananya, bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 500.000 per kepala keluarga (kk) setiap bulan.

“Presiden sudah mengeluarkan regulasi, termasuk beberapa kebijakan-kebijakan. Gubernur juga sudah membuat regulasi, termasuk bantuan Rp 500.000 per KK masih menunggu,” ucap pria yang akrab disapa Pepen di Bekasi, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Keluar Masuk Kota Bekasi Diperketat, Petugas Bakal Cek Suhu Tubuh

Pepen mengaku, Pemkot Bekasi telah menghitung berapa keluarga di wilayahnya yang terdampak dari penyebaran Covid-19.

Menurut Pepen, ada 100.000-an keluarga yang terdampak dari penyebaran Covid-19 dan berhak menerima bantuan tersebut.

“Pemerintah kota juga sudah menghitung, ada sekitar 100.000 KK yang mungkin nanti berhak menerima. Nanti baru diolah sedemikian rupa, kita berikan sebagai stimulus. Jadi upaya itu ada, kita lakukan bukan saja mencegah orang, tapi kita juga memberikan bantuan. Nah, yang itu kita tunggu dari Gubernur,” tutur dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menyalurkan bantuan kepada warga yang masuk kategori rawan miskin baru.

Baca juga: Wali Kota Ingin Kurangi Operasional Transportasi Massal di Bekasi

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, tiap kepala keluarga (KK) dalam kategori tersebut mendapat bantuan senilai Rp 500.000 berupa uang dan sembako.

Keputusan itu diambil setelah ia menggelar rapat bersama Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat bersama pimpinan fraksi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (26/3/2020).

Ia menjelaskan, warga rawan miskin baru tersebut adalah masyarakat yang penghasilannya terganggu akibat merebaknya wabah Covid-19 di Jawa Barat.

Mereka yang diberi bantuan adalah warga yang tidak menerima kartu sembako dari pemerintah pusat.

"Yang akan kita fokuskan adalah mereka yang rawan miskin baru, gara-gara tadinya normal, tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisi ini. Tadi disepakati setengah juta rupiah, sepertiganya yang berhubungan dengan pangan," tutur Emil.

Baca juga: Warga Jabar yang Penghasilannya Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Rp 500.000

Dari hasil analisis tim ekonomi Universitas Padjadjaran dan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, ada sekitar 1 juta warga Jabar yang ekonominya terdampak wabah Covid-19 di Jabar.

Sumber anggaran dan tahapan distribusi Emil menjelaskan, untuk tahap pertama, dana yang dialokasikan mencapai Rp 5 triliun.

Dana itu yang berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Kemudian, berasal dari pergeseran dana desa yang semula diperuntukan untuk proyek yang tak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Emil juga mengimbau agar 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat turut ambil bagian dalam pembagian bantuan itu.

"Insya Allah ketanggapan dari Pemprov untuk menolong warga itu bisa diapresiasi dan kita imbau atau berikan tugas arahan itu ke 27 kota dan kabupaten harus memberikan tambahan sesuai dengan kemampuannya," kata Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puluhan Barang Pendakian Digondol Maling, Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Rugi Hingga Rp 10 Juta

Puluhan Barang Pendakian Digondol Maling, Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Rugi Hingga Rp 10 Juta

Megapolitan
Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Megapolitan
Alasan Warga Masih 'Numpang' KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Alasan Warga Masih "Numpang" KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Megapolitan
Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Usai Videonya Viral, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Buang Pelat Palsu TNI ke Sungai di Lembang

Megapolitan
NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

NIK-nya Dinonaktifkan karena Tak Lagi Berdomisili di Ibu Kota, Warga: Saya Enggak Tahu Ada Informasi Ini

Megapolitan
Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Remaja yang Dianiaya Mantan Sang Pacar di Koja Alami Memar dan Luka-luka

Megapolitan
Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Dibobol Maling, Total Kerugian Rp 10 Juta

Megapolitan
Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com