Jika Lockdown Diterapkan, PKS Minta Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan untuk Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut mulai mengkaji kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Hal ini lantaran penyebaran virus corona di ibu kota semakin meningkat setiap harinya.

Jika lockdown diterapkan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta agar Pemprov DKI memastikan pasokan logistik di pasar-pasar daerah aman.

Baca juga: Kota Bogor Bersiap Hadapi Kemungkinan Local Lockdown

Ia berharap jangan sampai karantina wilayah justru malah menyengsarakan warga karena ketiadaan sejumlah bahan pokok di pasaran.

"Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stake holder pangan lainnya aman dalam 1 sampai 2 bulan ke depan di Jakarta," ucap Arifin dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

Arifin juga menekankan kerja sama perlu ditingkatkan dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada antrian dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan pangan secara proporsional.

Jajaran seperti camat, lurah, RW dan RT perlu disiagakan terutama untuk mendorong saling membantu antar warga.

"Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah," kata dia.

Anggota Komisi E DPRD DKI ini juga mengapresiasi Pemprov DKI jika memang harus mengkarantina wilayah, karena itu salah satu cara menekan lajunya penyebaran Covid-19.

"Kami mengapresiasi, karena sejalan dengan permintaan Presiden PKS untuk melock down parsial beberapa wilayah yang terkena wabah virus korona yang cukup parah," tutup Airifin.

Diketahui, pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di ibu kota demi mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca juga: Polisi Rancang Skema Penutupan Arus dari dan Menuju Jakarta jika Pemerintah Putuskan Lockdown

Mahfud menuturkan, surat tertanggal 28 Maret 2020 diterima pada Minggu (29/3/2020) hari ini.

"Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat," ujar Mahfud seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 701 orang per Minggu (29/3/2020) pukul 18.00 WIB.

Data terbaru mengenai kasus Covid-19 itu bisa dilihat melalui situs web corona.jakarta.go.id.

Dari 701 pasien yang terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2), sebanyak 48 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 67 pasien lainnya meninggal dunia.

Untuk pasien Covid-19, alamat 419 orang sudah diketahui, sementara tempat tinggal 282 pasien lainnya masih belum diketahui.