Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahap Pertama, Pemprov DKI Distribusikan Bantuan Sembako ke 1,2 Juta KK

Kompas.com - 09/04/2020, 13:29 WIB
Nursita Sari,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bantuan sembako kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) pada tahap pertama pemberian bantuan.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, pemberian sembako tahap pertama ini sudah dimulai dan akan berlangsung hingga 18 April 2020.

"Tahap pertama dilakukan mulai 9-18 April 2020 dengan target penerima 1,2 juta KK (yang merupakan) masyarakat kurang mampu dan rentan yang terdampak Covid-19," ujar Irmansyah dalam siaran pers, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Bersama Lawan Corona, DKK Salurkan Bantuan bagi Masyarakat dan Tenaga Medis

Irmansyah berujar, bantuan sembako ini mulai didistribusikan setelah Pemprov DKI Jakarta mendata warga miskin dan rentan miskin di seluruh kelurahan di Jakarta.

Selain sembako, pemerintah juga memberikan bantuan berupa masker kain dan sabun.

Bantuan tersebut akan didistribusikan langsung ke rumah warga untuk mencegah adanya kerumunan.

Setelah tahap pertama selesai, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan pemberian bantuan pada tahap kedua.

"Periode selanjutnya akan dilaksanakan 19-23 April bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terdaftar," kata Irmansyah.

Pemprov DKI mendistribusikan bantuan lantaran kondisi perekonomian yang turun akibat Covid-19.

Bantuan ini juga diberikan sebagai tindak lanjut penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta yang diberlakukan pada Jumat (10/4/2020) besok.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang harus diberi bantuan.

"Dalam catatan kami ada 3,7 juta orang yang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," kata Anies saat melakukan video konferensi dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Kamis (4/2/2020).

Baca juga: Fraksi Nasdem Usul Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Warga yang Tak Taati PSBB

Dari 3,7 juta warga yang membutuhkan bantuan, sebanyak 1,1 juta di antaranya sudah terdata dan tercatat karena masuk kategori miskin sehingga selalu mendapat bantuan dari Pemprov DKI.

Sementara 2,6 juta warga lainnya yang dikategorikan dalam rentan miskin saat itu masih didata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com