JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik soal penyaluran dana bantuan sosial di Kota Depok, Jawa Barat menjadi topik yang paling banyak dibaca di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Rabu (20/4/2020).
Dana bansos ini menjadi pembicaraan setelah warga di Pancoranmas, Depok mengeluhkan hanya menerima Rp 200.000 dari Rp 250.000 yang dijanjikan pemerintah.
Ternyata dana bansos itu disunat oleh pengurus RT yang bertugas menyalurkannya.
Baca juga: Sengkarut Data di Balik Distribusi Bantuan Sosial untuk Warga Depok
Namun, potongan itu dilakukan untuk membantu warga Depok yang tak kebagian jatah bansos meski sudah didata.
Selain isu bansos ini, ada tiga berita lainnya yang juga menarik untuk diikuti.
Berikut empat berita populer Megapolitan Kompas.com kemarin:
Baru-baru ini viral kabar seputar dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota Depok dipotong oleh salah satu ketua RT di Mampang, Pancoranmas, Depok.
Barep Suroso, Ketua RT 005 RW 006, mengakui kabar tersebut, tetapi dia memiliki alasan khusus.
Dia memotong dana bansos berupa uang tunai yang semestinya senilai Rp 250.000 per kepala keluarga (KK).
Oleh Barep, dana itu disunat Rp 25.000 sehingga per KK hanya menerima Rp 225.000. Dia membantah bahwa potongan tersebut mengalir ke kocek pribadi.
Baca juga: Pemkot Depok Sebut Data Penerima Bansos Tak Akurat karena Alasan Ini
Inisiatif itu ia lakukan gara-gara jumlah penerima dana bansos yang ditetapkan Pemkot Depok di wilayahnya tak sesuai dengan jumlah yang ia ajukan.
"Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).
"Saya mengajukan (jumlah penerima dana bansos) sekitar 100 KK, tetapi yang turun itu cuma 39 KK. Nah, saya berpikir keras bagaimana membaginya," jelas dia.
Barep berujar, pemotongan itu berdasarkan kesepakatan para ketua RT yang juga mengalami dilema serupa.
Mereka pusing memikirkan puluhan keluarga yang telah mereka ajukan dapat menerima bansos, tetapi tak disambut Pemkot Depok selaku pemberi dana.
"Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat, saya jawabnya bagaimana?" ungkap Barep.
"Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25.000 itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat," imbuh dia.
Baca selengkapnya di sini.