Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapasitas Tes Covid-19 Rendah, IDI Depok Harap Pemerintah Izinkan RS Swasta Beli Mesin PCR

Kompas.com - 23/04/2020, 13:29 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Depok, Alif Noeriyanto berharap pemerintah memberikan keleluasaan pada rumah-rumah sakit swasta agar bisa mengadakan mesin tes Covid-19 atau polymerase chain reaction (PCR) secara mandiri.

Alif menyampaikan gagasan itu setelah melihat kapasitas tes Covid-19 di Depok yang masih kurang jika dibandingkan pertumbuhan kasus Covid-19 setiap hari.

"Kalau pemerintah mau harusnya pemerintah memberikan kebebasan kepada rumah sakit swasta untuk membeli (mesin PCR) tapi diganti," jelas Alif kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok telah mendedikasikan lebih dari 10 rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19 di Depok.

Baca juga: Wali Kota Depok Larang Buka Puasa Bersama, Ibadah Ramadhan Dilakukan di Rumah

Sebagian besar di antaranya merupakan rumah sakit swasta.

Namun, hingga hari ini, hanya laboratorium RS Universitas Indonesia yang memiliki mesin PCR untuk melakukan pemeriksaan sampel terkait Covid-19, dengan kapasitas puluhan sampel per hari.

Padahal, kata Alif, dalam sehari ada lebih dari 200 sampel pasien suspect (dicurigai) Covid-19 yang harus segera dites.

Pemberian keleluasaan kepada rumah sakit swasta di Depok untuk mengadakan sendiri mesin PCR, dinilai akan jadi permulaan yang menjanjikan untuk meredakan kasus Covid-19 di Depok.

Asalkan, pemerintah pusat yang sekarang mengendalikan pengadaan alat kesehatan mau membuat petunjuk teknis yang jelas mengenai pengadaan mesin PCR oleh rumah sakit swasta di daerah.

Baca juga: Distribusi Bansos Seret, Wali Kota Depok Imbau Warga Mampu Bantu yang Kesusahan

"Sehingga tempat pemeriksaan Covid-19 ada banyak, karena rumah sakit swasta di Depok Itu bisa melakukan tes PCR. Kalau semua rumah sakit swasta bisa, itu akan jauh lebih indah untuk kota Depok," kata Alif.

"Dikasih saja kebebasan pada rumah sakit swasta, tapi dikasih harga patokannya, berapa nanti diganti pemerintah. Karena memang mahal, ya," imbuh dia.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Kota Depok belum menunjukkan tanda-tanda mereda meskipun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah sepekan lebih diterapkan.

Selama sepekan perdana pelaksanaan PSBB di Depok, kasus Covid-19 naik 59 angka.

Data terbaru pada Rabu (22/4/2020), jumlah kasus Covid-19 mencapai 222 pasien positif, dengan 13 orang dinyatakan sembuh dan 17 meninggal dunia.

Angka kematian itu belum menghitung 44 pasien yang meninggal dicurigai (suspect) karena Covid-19 sejak 18 Maret 2020, namun hasil tes laboratoriumnya tak kunjung diumumkan Kementerian Kesehatan RI hingga hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com