Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Catatan, 5 Kepala Daerah di Jabar Kompak Usul Perpanjangan Masa PSBB

Kompas.com - 28/04/2020, 07:08 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima kepala daerah di Jawa Barat, yakni Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, Bupati Kabupaten Bekasi, Bupati Kabupaten Bogor, dan Wali Kota Bogor, mengusulkan perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

PSBB periode pertama diberlakukan di lima wilayah itu selama 14 hari sejak tanggal 15 hingga 28 April 2020.

Usulan perpanjangan waktu penerapan PSBB periode kedua pun beragam.

Ada yang mengajukan perpanjangan selama 14 hari, lalu ada juga yang meminta PSBB diperpanjang selama 28 hari ke depan.

Baca juga: 4 Hal Menonjol Selama Dua Pekan Penerapan PSBB Kota Bekasi

Depok ajukan perpanjangan selama 28 hari

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan perpanjangan masa PSBB selama 28 hari ke depan.

Alasannya, masih tercatat peningkatan kasus Covid-19 di Depok selama dua pekan pertama penerapan PSBB.

Menurut Idris, penerapan PSBB periode pertama dinilai belum efektif untuk menekan angka penularan Covid-19.

“Usulan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat adalah memperpanjang masa PSBB selama 28 hari, mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020,” ujar Idris melalui keterangan tertulis, Senin (27/4/2020).

Dalam usulan kepada Ridwan Kamil, Idris meminta agar Gubernur menerbitkan dasar hukum untuk dijadikan acuan penerapan sanksi bagi pelanggar aturan PSBB di Depok.

Sebab, kata Idris, penerapan PSBB belum bisa ditegakkan secara efektif karena para aparat daerah tak punya dasar hukum yang kuat guna menghukum para pelanggar.

Selain itu, Idris juga meminta Ridwan Kamil agar menambah kuota kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial selama PSBB periode kedua.

Baca juga: Jika PSBB Depok Diperpanjang...

"Usulan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat juga meliputi permohonan penambahan kuota Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat saat ini baru 10.423 KPM,” kata dia.

Kota Bekasi usulkan perpanjangan PSBB hingga 7 Mei

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen mengusulkan perpanjangan masa PSBB kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga 7 Mei 2020.

“Penetapannya itu harusnya serentak dengan wilayah Bodabek lainnya. Kalau DKI Jakarta akhirnya bulan segini, ya harusnya kami juga bulan segini. Kan kami ini minta sama dengan DKI, terserah nanti Pak Gubernur mau dikasih 14 hari atau sama dengan DKI,” ucap Pepen di Bekasi.

Salah satu pertimbangan perpanjangan masa PSBB adalah kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi yang bertambah setiap hari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama KontraS Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama KontraS Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Sudah Hilang sejak 9 April 2024

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Sudah Hilang sejak 9 April 2024

Megapolitan
Perempuan Menangis Histeris di Lokasi Kebakaran 'Saudara Frame', Mengaku Ibu dari Korban Tewas

Perempuan Menangis Histeris di Lokasi Kebakaran "Saudara Frame", Mengaku Ibu dari Korban Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com