Serikat Pekerja Kritik Pemerintah Kurang Perhatikan Nasib Buruh di Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno menilai pemerintah kurang memberi perhatian pada buruh di Kota Belimbing ini di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, pemerintah terutama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok dianggap kurang peduli dengan nasib para pegawai yang sudah jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

“Menurut saya, Disnaker kurang tanggap tentang itu, kurang peduli terhadap nasib buruh. Contoh, banyak saudara kita yang ada dirumahkan tidak gajian, tidak ada solusinya,” ujar Wido kepada wartawan pada Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Serikat Pekerja Sebut Korban PHK di Depok Lebih Banyak dari Klaim Pemerintah

“Saat buruh tidak bekerja dan lemah, dampaknya akan apa, daya beli jatuh, ekonomi jatuh, dan besar dampak sosial yang kita alami,” imbuh dia.

Di sisi lain, sejumlah pegawai hingga kini masih wajib bekerja di pabrik yang tetap buka di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Depok. Tak sedikit pula pegawai domisili Depok yang tetap berangkat ke Jakarta untuk masuk kantor.

Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Jorghi menyebutkan, sebagian pegawai tetap masuk pabrik atau kantor karena perusahaan-perusahaan menengah ke atas di Depok tetap diperbolehkan melakukan aktivitas produksi selama PSBB.

Pasalnya, ia mengklaim, 90 persen perusahaan di Depok bergerak dalam sektor yang diizinkan beroperasi normal selama PSBB.

Baca juga: Ini 3 Wilayah di Depok dengan Jumlah PDP dan ODP Covid-19 Terbanyak

"Perusahaan kan ada bidang manajemen dan produksi. Bidang manajemen hampir 90 persen sudah bekerja di rumah, tetapi di bidang produksi tetap berjalan," kata Manto kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020) lalu.

Baik Manto maupun Wido mengaku tak tahu persis jumlah pegawai yang hari ini masih harus masuk pabrik. Namun, Wido beranggapan, kaum buruh yang tetap masuk pabrik ini pun belum sepenuhnya memperoleh perhatian pemerintah.

“Hari ini buruh tetap bekerja, banyak yang bekerja juga, karena buruh garda terdepan. Harapan kami, pemerintah harus simpati terhadap buruh, bagaimana kebutuhan itu dipenuhi pada teman-teman buruh,” ujar dia.

“Saya berharap kepada Pemerintah Kota Depok, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, kiranya mohon pikirkan kaum buruh karena kaum buruh garda terdepan perekonomian bangsa,” tambah dia.