DKI Siapkan GOR untuk Warga Telantar yang Tak Mampu Bayar Kontrakan

Kompas.com - 03/05/2020, 13:19 WIB

Nursita Sari,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Nursita Sari

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terdiri dari pengemis, pemulung, pengamen, juru parkir liar, orang terlantar, ODMK (orang dengan masalah kejiwaan) beristirahat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (1/5/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP menertibkan PMKS yang berkeliaran saat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran virus corona.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah gelanggang olahraga remaja (GOR) untuk warga telantar yang tidak mampu membayar uang sewa rumah kontrakan selama masa pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, selain GOR, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa tempat lainnya untuk menampung mereka.

"Untuk yang 'terusir' dari kontrakan karena tidak mampu bayar sewa sehingga menjadi telantar di jalanan, Pemprov DKI menyiapkan hunian sementara di GOR atau fasilitas gedung lainnya milik pemda," ujar Sarjoko saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/5/2020).

GOR tersebut juga difungsikan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Saat ini diketahui ada beberapa GOR yang sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta di lima wilayah kota, yakni:

- GOR Cengkareng, Jakarta Barat

- GOR Tanjung Priok, Jakarta Utara

- GOR Karet Tengsin, Jakarta Pusat

- GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan

- GOR Ciracas, Jakarta Timur

Para PMKS yang terjaring razia Satpol PP ditampung di lokasi-lokasi tersebut. PMKS yang ditempatkan di GOR Pasar Minggu bahkan menjalani rapid test Covid-19.

Sementara untuk penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tidak mampu membayar sewa karena sulitnya ekonomi selama masa pandemi Covid-19, Pemprov DKI berencana membebaskan tarif sewa.

Pemprov DKI masih menyusun keputusan gubernur sebagai payung hukum pembebasan tarif rusunawa yang dikelola Pemprov DKI selama masa pandemi Covid-19.

"Pemprov DKI menyiapkan relaksasi terkait keringanan pembayaran retribusi sewa bagi warga rusun. Sepertinya Pak Gubernur akan memberikan pembebasan, tapi belum tahu pasti untuk berapa lamanya," kata Sarjoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.