Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ungkap Kebingungan soal Data Covid-19: Ingin Transparan, tapi Kemenkes Tak Mau

Kompas.com - 13/05/2020, 03:30 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta meminta Kementerian Kesehatan RI untuk transparan terkait data-data pasien positif Covid-19.

Anies menyampaikannya dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age. 

Menurut dia, transparansi data dapat membuat masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, sejak awal, Kemenkes tidak pernah transparan dalam membeberkan data pasien positif Covid-19 karena tidak ingin membuat masyarakat panik.

Baca juga: Tak Percaya Kurva Covid-19 Melandai, Anies: Ini Tak Akan Segera Berakhir

Adapun, Anies mengaku sejak Januari hingga Februari 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi adanya kasus Covid-19 di Jakarta.

Namun, hasil yang disampaikan Kemenkes RI berbanding terbalik dengan laporan pemantauan Pemprov DKI. Pasalnya, kala itu, Kemenkes RI mengumumkan belum ditemukan adanya kasus Covid-19 di Jakarta.

Tren penambahan kasus Covid-19 harian di Jakarta. Data dari tanggal 27 Maret hingga 12 Mei 2020. Terlihat pada grafik, pergerakan data masih belum stabil, kadang melonjak tinggi, keesokan harinya bisa langsung turun drastis.JEO Kompas.com Tren penambahan kasus Covid-19 harian di Jakarta. Data dari tanggal 27 Maret hingga 12 Mei 2020. Terlihat pada grafik, pergerakan data masih belum stabil, kadang melonjak tinggi, keesokan harinya bisa langsung turun drastis.

"Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan (kepada masyarakat) mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman. Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda, (Kemenkes menilai) transparan akan membuat (masyarakat) panik," kata Anies dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.

Anies juga mengatakan angka kematian Covid-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional akibat Covid-19 yang dirilis Pemerintah Pusat selama ini.

Baca juga: Kepada Media Australia, Anies Bingung Kemenkes Umumkan Zero Kasus Covid-19 pada Februari 2020

Hal ini mengacu pada data pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien Covid-19 yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

Tercatat 4.300 pemakaman jenazah pada paruh kedua Maret 2020 dan 4.590 pemakaman jenazah pada April 2020.

Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan 1.500 kasus pemakaman jenazah dibanding bulan-bulan sebelum pandemi Covid-19 yang rata-rata pemakaman jenazahnya hanya sekitar 3.000 setiap bulan.

"Angka kematian itu menunjukkan dugaan tingginya kasus Covid-19. Jika kita sebut tingkat kematian akibat Covid-19 sebesar 5 sampai 10 persen, maka kemungkinan, ada 15.000 sampai 30.000 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Angka kematian dan kasus positif Covid-19 diperkirakan jauh lebih tinggi dibanding angka yang dirilis Kemenkes," ujar Anies.

Kata Menkes Februari lalu

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 11 Februari 2020, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memang mengatakan, belum adanya virus corona yang terdeteksi di Indonesia seharusnya tidak perlu dipertanyakan.

Apalagi, kata dia, pemerintah telah waspada melakukan pencegahan dan deteksi terhadap orang-orang yang diduga terpapar virus corona.

"Kita semua waspada tinggi, melakukan hal-hal yang paling level kewaspadaannya paling tinggi, dan peralatan yang dipakai juga peralatan internasional," kata Terawan di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Halaman:


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com