Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Kesehatan Rakyat Desak Kantor Kelurahan di Depok Pasang Daftar Penerima Bansos

Kompas.com - 13/05/2020, 08:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan menyebutkan bahwa kantor-kantor kelurahan di Depok tak kunjung memublikasikan daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Sebagai informasi, bansos dari pemerintah pusat dijanjikan turun pekan ini setelah dua kali molor pada 4 dan 5 Mei 2020 lalu, untuk 123.881 kepala keluarga (KK) di Depok.

"Daftar penerima bansos tidak diumumkan di kelurahan. Masyarakat umum kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait dirinya mendapat bantuan atau tidak,” ujar Roy melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selass (12/5/2020).

Baca juga: Wagub DKI Sebut Penerima Bansos Tahap 2 Sebanyak 2,15 Juta KK

Ia mengklaim, relawan dan kader DKR sudah memeriksa ke kantor-kantor kelurahan di Depok, di antaranya kantor Kelurahan Beji, Beji Timur, serta Kemirimuka, dan tidak menjumpai daftar nama penerima bansos dari pemerintah pusat.

Beberapa pejabat kantor kelurahan lain justru meminta agar warga memeriksa sendiri daftar penerima bansos di RT atau RW, sesuatu yang dinilai Roy membahayakan ketua RT dan RW.

Pasalnya, daftar tersebut penting agar terdapat transparansi antara warga dengan pemerintah.

“Kalau tidak dipasang bisa menimbulkan kecurigaan antar masyarakat dan pada pemerintah. Apalagi sudah dua bulan lebih tidak bekerja dan semakin sulit makan saat ini. Sementara janji pemerintah enggak turun-turun,” ungkap Roy.

Baca juga: Kesepakatan Bansos, Pemprov DKI Beri Bantuan untuk 853 Ribu KK, Kemensos Bantu 1,3 Juta KK

"Kalau ternyata ada yang sudah didaftar di RT/RW untuk menerima tapi tidak menerima, siapa yang tanggung jawab?" lanjut dia.

Sebagai informasi, bansos pemerintah pusat berupa paket sembako senilai Rp 600.000 per KK melalui vendor yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial RI.

Penyaluran dengan mekanisme sejenis juga dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat yang bekerja sama dengan Kantor Pos.

Namun, bantuan dari Pemprov Jawa Barat, yang juga berupa paket sembako (plus uang tunai) bagi lebih dari 10.000 keluarga di Depok, sempat mengalami keterlambatan karena kendala distribusi.

Baca juga: Bansos Tahap 2 untuk 30.000 KK dari Pemkot Depok Segera Disalurkan

Berikut rincian penerima bansos per keluarga penerima manfaat (KPM) dari pemerintah pusat per kecamatan di Depok, yakni:

1. Kecamatan Beji 10.368 KPM

2. Bojongsari 7.408 KPM

3. Cilodong 12.162 KPM

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com