DPRD Minta Pemprov DKI Alihkan Anggaran Pembelian Lahan Rp 720 Miliar untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menganggarkan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp 720 miliar.

Anggaran ini masuk dalam program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, belanja lahan tersebut adalah belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI dengan program pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 374,059 miliar serta pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebesar Rp 346,482 miliar.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Kaget Masih Ada Anggaran Belanja Lahan Rp 720 Miliar di Tengah Pandemi Covid-19

Meski telah dipangkas, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa kurang etis jika pengadaan lahan tetap dianggarkan.

Untuk itu, Komisi C meminta anggaran tersebut dinolkan dan dialokasi untuk penanganan Covid-19 sejak beberapa waktu lalu.

"Waktu itu kita pernah rapat sama Ketua DPRD dan Sekda di ruangan Sekda di Balai Kota. Kita sampaikan untuk pembelian lahan kita nolkan, tidak ada anggaran. Karena kita ingin fokus untuk penanganan covid-19 ini, ini harus segera berakhir. Ternyata masih dianggarkan," ucap Anggota Komisi C DPRD DKI Jupiter, saat dihubungi Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Redupkan Lampu Jalan, Pemprov DKI Hemat Anggaran Rp 675 Juta Per Bulan

Penganggaran tersebut diketahui oleh DPRD DKI saat rapat pembahasan kegiatan SKPD atau UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020, Jumat (15/5/2020) kemarin.

"Rapatnya tanggal 15 Mei kemarin. Ketahuan belum dinolkan. Makanya ketua DPRD juga meradang, kami dari DPRD inisiatif menghibahkan sebesar Rp 256 miliar untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

Menurut Jupiter, anggaran ini tidak penting di tengah kondisi seperti sekarang ini karena cukup besar dan bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Ia heran mengapa Kepala Dinas Pertamanan Hutan Kota serta Kepala Dinas Bina Marga masih belum menghapus anggaran ini.

"Kepala dinas malah mengajukan anggaran untuk pembelian tanah ruang terbuka hijau. Tapi kan sekarang ini ada kepentingan yg lebih besar dari pada pembelian tanah untuk RTH. Padahal masih banyak tanah yang dimiliki Dinas Pertamanan, karena hampir tiap tahun beli lahan, itu saja tidak dimaksimalkan," kata Jupiter.

DPRD DKI Jakarta pun bakal membahas kembali anggaran ini di Komisi C pada Selasa (19/5/2020) nanti.