Warga Masuk Jakarta Harus Kantongi Izin, Anies: Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, Ibukota tengah memasuki fase menentukan di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengklaim, saat ini angka reproduksi kasus Covid-19 di Jakarta telah menurun, namun berpotensi kembali melonjak jika warga tak patuh PSBB.

Satu penyebab lain yang dapat meningkatkan lagi kasus Covid-19 di Jakarta adalah arus balik Idul Fitri.

Anies menyoroti hal ini dan menyatakan bahwa warga yang sempat pulang kampung, hanya bisa kembali ke Jakarta jika mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM).

Baca juga: Anies: Mereka yang Tak Punya SIKM Tak Diizinkan Masuk Jakarta

"Sejak pertengahan Ramadhan sudah disampaikan, tetaplah tinggal di Jakarta. Karena kalau meninggalkan Jakarta, belum tentu tentu bisa kembali dengan cepat," ujar Anies dalam konferensi pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (26/5/2020).

Warga yang berhak mengantongi SIKM adalah para pekerja yang karena pekerjaannya harus keluar-masuk Jakarta atau Jabodetabek, dengan catatan: mereka bekerja di 11 sektor yang diizinkan beroperasi saat pandemi.

Selain itu, izin ini juga berhak dikantongi oleh warga yang dalam keadaan darurat seperti sakit dan kerabatnya meninggal.

Baca juga: Anies: Jakarta Hadapi Gelombang Kedua Covid-19 Bila Kita Mulai Bebas Bepergian

Untuk mengantongi SIKM, warga juga harus mampu menunjukkan bukti tes kesehatan negatif Covid-19 versi rapid test (maks. 3 hari) dan PCR (maks. 7 hari).

"Ini dilakukan agar kerja keras puluhan juta orang selama 2 bulan lebih bekerja keras menjaga dan menurunkan penularan Covid-19," kata Anies.

"Kita tidak ingin kerja keras kita batal karena muncul gelombang baru penularan Covid-19. Ini bukan untuk kepentingan apa-apa, kecuali melindungi Ibukota dari potensi gelombang kedua Covid-19. Kita tidak ingin di tempat ini muncul lagi peristiwa-peristiwa seperti bulan Maret," ungkap dia.

Baca juga: Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu meminta dengan tegas agar warga yang tidak memenuhi kriteria mengantongi SIKM menunda perjalanan ke Jakarta.

Kebijakan ini, lanjut Anies, telah dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan pemerintah wilayah Jabodetabek.

Selain itu, ia mengklaim bahwa pemeriksaan SIKM akan dilakukan dengan ketat melibatkan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP di berbagai akses keluar-masuk Jakarta.

"Saya menganjurkan kepada semua, ambil sikap tanggung jawab. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan orang banyak, bangsa, dan negara. Bila berencana ke Jakarta, ikuti ketentuan ini," ujar Anies.

Baca juga: Lebaran, Anies Ajak Warganya Manfaatkan Teknologi untuk Silaturahim

"Bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Kenapa sulit? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaannya ketat," ucapnya.

Data terbaru per 25 Mei 2020, total kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah mencapai 6.628. Sebanyak 1.648 di antaranya dinyatakan sembuh, 506 lainnya meninggal dunia.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) yang saat ini dipantau 297 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih diawasi sebanyak 722 orang.