Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran IDI untuk Meminimalisasi Outbreak Covid-19 jika Depok Terapkan New Normal

Kompas.com - 02/06/2020, 17:35 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok Alif Noeriyanto menilai, ada potensi merebaknya Covid-19 dalam waktu yang bersamaan (outbreak), seperti yang terjadi pada awal Maret 2020 di Depok, Jawa Barat.

Penilaian itu disampaikan Alif sehubungan dengan wacana Pemerintah Kota Depok menerapkan PSBB hanya di level RW atau kelurahan zona merah, sembari menyiapkan new normal atau normal baru di luar zona merah jika penularan tak melonjak pada 4 Juni 2020.

Alif berujar, ada tiga alasan ia khawatir terhadap kemungkinan outbreak jika kenormalan baru diterapkan.

Baca juga: Wacana New Normal Parsial di Depok, IDI: Ada Potensi Outbreak Covid-19

Pertama, kata dia, arus balik para pemudik. Kedua, penerapan new normal itu sendiri. Ketiga, belum optimalnya jumlah pemeriksaan Covid-19 di Depok berbasis laboratorium.

"Maka, solusinya yang pertama, tetap menjaga wilayah dengan ketat supaya yang mudik tidak kembali. Tetapi, ya kasihan juga, maka harus disiapkan tempat isolasi bagi mereka," jelas Alif ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Terkait belum optimalnya jumlah tes, lanjut dia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok disarankan bersurat ke tingkat nasional untuk meminjam unit mobile PCR.

Baca juga: PSBB Depok Bisa Berakhir 4 Juni, Jika...

"Kita pinjam unit mobile PCR mereka sama seperti di Surabaya. Kita kan bisa mobile. Kita tentukan titik-titik rawan dan tinggi, seperti di Kelurahan Tugu, Cimanggis," kata Alif.

"Ini kan persiapannya new normal. Kita bersurat ke pemerintah pusat. Kalau kita di daerah merasa belum sempurna, ya minta tolonglah," imbuhnya.

Terakhir, ia berharap agar wacana pemerintah menerapkan PSBB berbasis RW di zona-zona merah dipastikan betul kedisiplinannya.

Baca juga: Depok Terapkan PSBB Level RW jika Penularan Covid-19 Terus Berkurang

Menurut Alif, hal ini merupakan bentuk pencegahan penularan Covid-19 sejak hulu.

"Saya kurang sepakat dikembalikan pada pencegahan di RW. Saya bingung, RW kan tidak punya aparat. Batas antara satu RW dan RW lainnya kan tidak tegas," jelas dia.

"Harusnya, kita manfaatkan saja Kampung Siaga yang sudah ada Babinsa, polisi di tingkat desa, ada hansip di situ. Tugas pemerintah hadir ke masyarakat, bukan minta tolong ke masyarakat," pungkas Alif.

Data terbaru hingga Senin (1/6/2020), Kota Depok telah melaporkan 557 kasus positif Covid-19, dengan 240 di antaranya dinyatakan sembuh.

Namun, angka kematian sudah mencapai 115 kasus, gabungan dari kematian 30 pasien positif Covid-19 dan kematian 85 suspect/PDP yang menurut pedoman WHO, keduanya dihitung sebagai kematian berkaitan dengan Covid-19.

Saat ini, pasien positif Covid-19 di Depok masih terdapat di semua kecamatan, dengan total 287 kasus aktif baik para pasien positif Covid-19 yang masih dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di kediaman masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belajar dari Kasus Sopir Fortuner Arogan, Jangan Takut dengan Mobil Berpelat Dinas...

Belajar dari Kasus Sopir Fortuner Arogan, Jangan Takut dengan Mobil Berpelat Dinas...

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com