Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di RW Zona Merah di Kelurahan Kramat Selama PSBB Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wilayah RW 006 yang menjadi zona merah Covid-19 di Kelurahan Kramat, Senen, Jakarta Pusat tidak mengalami penambahan kasus baru sejak dikendalikan secara ketat

Lurah Kramat Agus Yahya menjelaskan, ada tiga RT di RW 006 yang diawasi secara ketat yakni RT 004, RT 005 dan RT 006, sejak ditetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Informasi dari Puskesmas Kecamatan Senen di RT 004, RT 005 dan RT 006 sudah enggak ada penambahan kasus (Covid-19)," ujar Agus, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: PSBB Transisi di Jakarta: Ada 66 RW Zona Merah Covid-19, 31 RW Lainnya Masuk Zona Rawan

Menurut Agus, tidak adanya kasus Covid-19 baru di RW zona merah tersebut karena protokol kesehatan berjalan dengan baik selama 14 hari terakhir.

"Upaya protokol kesehatan tetap dijaga, prinsip protokol kesehatan tetap digaungkan. Untuk waspada penyebaran Covid-19 terjadi lagi," ujar dia.

Namun, kelanjutan pembatasan pergerakan warga dan sistem satu pintu yang diberlakukan saat ini bergantung pada kesepakatan warga dan pengurus lingkungan setempat.

"Jadi sebenarnya ini bagaimana kesepakatan warga setempat terkait dengan one gate system. Kalau masyarakat setempat setuju, ya cuma beberapa yang dibuka atau ditutup ya gapapa," ujar dia.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat sebanyak 62 orang hingga Jumat ini. Dari jumlah tersebut 39 orang dinyatakan sudah sembuh dan 7 orang meninggal.

Sebanyak 16 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah.

RW 006 Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat merupakan salah satu dari 66 RW di Jakarta yang masuk zona merah penyebaran Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan 66 RW zona merah itu ke dalam daftar wilayah pengendalian ketat (WPK) karena angka kasus Covid-19 yang tinggi dibandingkan RW lainnya.

Warga yang tinggal di 66 RW tersebut diimbau tetap berkegiatan di dalam rumah dan seluruh kegiatan sosial ekonomi tidak boleh beroperasi.

"Keluar masuk wilayah juga harus ada pengaturan, pergerakannya akan diatur oleh para wali kota sesuai karakteristik di daerahnya masing-masing," kata Gubernur Anies Baswedan pada  4 Juni ini.