Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI-Perjuangan Pantas Nainggolan mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat mengerjakan proyek reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).

Menurut dia bila dibebankan pada APBD, maka DPRD akan langsung menolak permintaan tersebut.

"Jangan sekali-kali membebani APBD. Jangan nanti minta anggaran, kalau dia begitu akan kami tolak,” ucap Pantas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Bila proyek ini terpaksa berjalan maka PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) harus mendanai sendiri.

Baca juga: Reklamasi Ancol Disebut Perluasan Kawasan, Politisi PDI-P: Gubernur Ini Kadang Bersilat Lidah...

"Kalau sebagai badan usaha ya terserah saja," kata dia.

Selain itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pemprov DKI memperhatikan dasar hukum dari pemberian izin perluasan kawasan tersebut.

Jangan sampai izin yang dikeluarkan tidak memiliki dasar kuat sehingga cacat secara hukum.

"Kalau memang Ancol punya kemampuan pembiayaan dan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, termasuk aspek lingkungan dan sebagainya mungkin enggak ada soal (melakukan reklamasi)," lanjutnya.

Ia juga meminta Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selaku pengembang melakukan kajian matang sebelum memulai reklamasi.

Hal ini perlu dilakukan agar proyek reklamasi yang nantinya dijalankan tidak berdampak pada ekosistem alam di sekitar kawasan itu.

Baca juga: Wagub Minta Perluasan Ancol Tak Diartikan Reklamasi untuk Kawasan Komersial

"Kajian matang harus dilakukan, aspek lingkungan kan harus diperhatikan juga, tidak bisa tidak," tutur Pantas.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Di dalam Kepgub tersebut, Anies menyebutkan bahwa yang dilakukan di Ancol dan Dufan adalah perluasan kawasan.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.