Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Asep Subahan, lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang telah dinonaktifkan, diduga telah memberikan pelayanan langsung kepada  Djoko Tjandra, buronan Kejaksaan Agung, saat pembuatan KTP elektronik.

Asep kini dinonaktifkan dari jabatannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus itu. Dia dinilai telah melanggar disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena menerbitkan EKTP elektronik untuk Djoko.

"Fokusnya baru itu. Karena kan mereka sebagai penguasa daerah dan mereka yang menjadi diduga memberi pelayanan langsung kepada si Djoko Tjandra," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, saat dihubungi Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Menurut Chaidir, belum ada petugas kelurahan yang diperiksa selain Asep. Hal tersebut kemungkinan berkembang seiring pemeriksaan.

"Belum, nanti berkembang. Baru itu dulu karena yang menjadi sasaran kan yang menerima pertama kali lurah," kata dia.

Asep menjalani pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dan Camat Kebayoran Lama.

Selama diperiksa, posisi Asep akan digantikan sementara oleh camat Kebayoran Lama sebagai PLH Lurah Grogol Selatan.

Asep dinonaktifkan dari jabatannya sebagai lurah sejak Kamis lalu.

Asep sebelumnya diberitakan telah memberikan perlakuan istimewa kepada Djoko Tjandra dalam mengurus KTP elektronik di wilayah itu. Namun, Asep telah membantah pemberitaan tersebut.

"Tidak ada yang diistimewakan, kalau data sudah lengkap, jaringan terkoneksi baik dan blanko tersedia, KTP dapat dicetak dalam hitungan jam," kata Asep seperti dilaporkan kantor berita Antara pada Senin lalu.

Baca juga: Djoko Tjandra Punya E-KTP, Ini Penjelasan Lurah Grogol Selatan dan Dukcapil Jaksel

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Abdul Haris.

Menurut Abdul Haris, KTP elektronik dapat langsung dicetak seketika jika status kependudukan seseorang dalam sistem kependudukan dan pencatatan sipil sudah siap untuk dicetak (print ready record/PRR).

Haris menambahkan, proses pengurusan KTP Djoko Tjandra dilakukan secara sah karena yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk lama di Kelurahan Grogol Selatan dan memegang NIK lama, belum direkam KTP elektronik.

"Jadi sah saja, orang dia penduduk lama, pemegang NIK lama dan kebetulan saat itu dia hadir di kelurahan, rekam, difoto dan tidak ada masalah," kata Haris.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia tahun 2009 dan telah berpindah kewarganegaraan jadi warga Papuan Nugini.

Djoko pada Agustus tahun 2000 didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Namun majelis hakim memutuskan Djoko lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana melainkan perdata.

Kejaksaan Agung pada Oktober 2008 kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kasus tersebut. Pada Juni 2009, Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali yang diajukan dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Djoko, selain denda Rp 15 juta.

Namun, Djoko mangkir dari pengadilan Kejaksaan untuk dieksekusi sehingga kemudian yang bersangkutan dinyatakan sebagai buron dan diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini.