Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gegabahnya Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Ketidakpatuhan Warga terhadap Protokol Kesehatan

Kompas.com - 13/07/2020, 17:11 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 disebabkan pemerintah yang gegabah dalam melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Apabila kepatuhan terhadap protokol kesehatan berjalan beriringan dengan kontrol ketat dalam bentuk aturan PSBB yang ditetapkan pemerintah, maka kasus Covid-19 dapat dikendalikan.

"Ada yang disebut health protocol atau protokol kesehatan, tetapi ada yang disebut health control. Antara protokol dan kontrol, itu harus berimbang," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/7/2020).

Baca juga: 3 Kali Catatkan Kasus Tertinggi Covid-19 dalam Sepekan, Ada Apa dengan Jakarta?

Sebaliknya, apabila PSBB dilonggarkan dan protokol kesehatan belum dijalankan maksimal, maka tak heran penambahan jumlah kasus positif Covid-19 akan meningkat.

Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta mencatat kenaikan tertinggi jumlah pasien positif Covid-19 pada Minggu (12/7/2020), dengan penambahan 404 kasus. Sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta adalah 14.361 orang.

"Sementara health protocol belum ditegakkan, kontrol malah dilonggarkan. Itu tidak hanya selalu menjadi kesalahan masyarakat, tetapi juga bisa stimulus kebijakan dan gegabahnya pengambilan keputusan," ujar Hermawan.

Hermawan meminta Pemprov DKI meninjau kembali rencana pembukaan bioskop saat perpanjangan PSBB transisi.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Epidemiolog: Kepatuhan Protokol Kesehatan Rendah

Pasalnya, Pemprov DKI seharusnya membuka sektor pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pekerja informal, tanpa melonggarkan aturan PSBB.

"PSBB itu memang bentuk intervensi longgar, jadi tidak perlu dilonggarkan lagi," ucap Hermawan.

"Yang seharusnya kita lenturkan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ekonomi, aktivitas kerja, pekerja-pekerja informal, dan memang gerakan sektor riil. Tetapi kalau aktivitas-aktivitas pariwisata juga dibuka, nah ini tentu saja kami menyayangkan," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com