Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Bentuk Perusahaan Integrasi Pertiketan JakLingko Indonesia

Kompas.com - 15/07/2020, 18:29 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk perusahaan patungan integrasi ticketing.

Perusahaan integrasi ticketing atau pertiketan itu diberi nama JakLingko Indonesia yang melibatkan empat perusahaan di dalamnya yakni PT MRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT LRT Jakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Pembentukan perusahaan patungan (joint venture) itu ditandai oleh penandatanganan yang melibatkan empat perusahaan pemegang saham di kantor Kementerian Perhubungan.

"Pengintegrasian ini kemudian kita nanti akan menyaksikan melahirkan sebuah institusi PT JakLingko Indonesia yang akan mengintegrasikan tarif dan tiket," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Mengenal Jak Lingko, Moda Transportasi Terintegrasi di Jakarta

Ke depan tiket berbagai macam moda transportasi seperti transjakart, MRT, LRT, KRL, hingga angkutan kota bisa dibayar dengan menggunakan satu kartu atau satu jenis pembayaran.

"Dengan begitu kita bisa nantinya menyaksikan warga cukup dengan memiliki satu device, apakah itu nantinya kartu apakah nantinya cellphone apapun tetapi instrumen tunggal yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi di Jakarta," ujar dia.

Anies menjelaskan JakLingko Indonesia akan menjadi sebuah perusahaan teknologi dan data. Pergerakan penduduk dengan menggunakan single device bisa diakomodir.

"Ini akan menjadi bahan yang amat bermanfaat untuk melakukan pengambilan kebijakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan," kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, pembentukan perusahaan dan sistem ini sangat membantu karena masyarakat yang akan menggunakan berbagai moda transportasi hanya nanti hanya perlu menggunakan satu cara pembayaran.

"Dan ini bisa dibayangkan kalau kita mau pergi kemana-mana kartunya ada 5. Kalau ini cukup satu atau kita bisa melakukan kegiatan secara praktis dan memang memudahkan. Kita memang mengharapkan dengan apa yang sudah kita buat ini Jakarta sebagai ibukota menjadi suatu modal," kata Budi Karya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com