Tahun 2019, Realisasi Pendapatan Daerah DKI Rp 62,30 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 tercatat sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,07 persen. Sementara realisasi belanja daerah sebesar ada Rp 64,93 triliun atau 83,41 persen.

Hal itu disampaikan Anies pada rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

"Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 45,70 triliun atau 89,90 persen dari target Rp 50,84 triliun, realisasi dana perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02 persen dari target Rp 21,31 triliun. Dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai Rp 2,04 triliun atau 73,28 persen dari target Rp 2,78 triliun," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Jelang Tutup Anggaran 2019, Serapan APBD DKI 74 Persen

Rincian komponen belanja daerah terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 29,56 triliun atau 88,80 persen dari anggaran sebesar Rp 33,29 triliun. Lalu realisasi belanja langsung sebesar Rp 35,37 triliun atau 79,38 persen dari anggaran sebesar Rp 44,56 triliun.

Anies juga mengungkapkan, anggaran belanja daerah telah digunakan untuk beberapa program yaitu :

1. Program pendidikan, kesehatan, dan budaya :

• Program wajib belajar 12 tahun dianggarkan sebesar Rp 3,03 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,73 triliun atau 90,32 persen.
• Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dianggarkan sebesar Rp 2,55 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,20 triliun atau 86,16 persen.
• Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,60 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,42 triliun atau 88,63 persen.
• Program rehabilitasi sosial dianggarkan sebesar Rp 234,48 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 207,69 miliar atau 88,58 persen.
• Program pengembangan dan pembinaan olahraga dianggarkan sebesar Rp 1,71 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,44 triliun atau 84,30 persen.

2. Program kesejahteraan umum seperti lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, peningkatan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, dan perbaikan pengelolaan tata ruang.

• Program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM dianggarkan sebesar Rp 127,17 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 92,18 miliar atau 72,49 persen.
• Program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan dianggarkan sebesar Rp 101,69 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 86,08 miliar atau 84,65 persen.
• Program pengendalian banjir dan abrasi dianggarkan sebesar Rp 3,31 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,11 triliun atau 63,76 persen.
• Program pengelolaan persampahan dianggarkan sebesar Rp 2,61 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,67 triliun atau 63,92 persen.
• Program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp 2,66 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,75 triliun atau 65,84 persen.

3. Program pelayanan :

• Program pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dianggarkan sebesar Rp 11,44 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 9,08 miliar atau 78,79 persen.
• Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dianggarkan sebesar Rp 85,75 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 67,17 miliar atau 78,33 persen.

4. Program pembangunan dan tata kota :

• Program pengelolaan pertamanan dianggarkan sebesar Rp 1,97 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,60 triliun atau 81,18 persen
• Program penataan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar Rp 552,66 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 337,53 miliar atau 61,07 persen.

5. Program wisata

• Program pengembangan destinasi pariwisata dianggarkan sebesar Rp 250,15 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 201,11 miliar atau 80,40 persen.