HGB Lahan untuk Depo MRT di Ancol Barat Masih Milik Pihak Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Status lahan untuk pembangunan depo Moda Raya Terpadu (MRT) di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, masih belum beres. Pasalnya, sebagian lahan tersebut masih dikuasai PT Asahimas Flat Glass Tbk.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Teuku Shahrir mengatakan, tujuh dari 10 sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) masih milik perusahaan Jepang tersebut. Tiga sertifikat lainnya merupakan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Luas lahan di Ancol Barat yang disampaikan oleh MRT adalah 43 hektare itu ada sepuluh sertifikat HGB, tujuh dimiliki Asahimas dan tiga dimiliki oleh Jakpro," ujar Shahrir saat rapat di gedung DPRD DKI, Rabu (22/7/2020).

Total 40 hektare lahan dikuasai Asahimas selaku pihak ketiga, sementara 3 hektare sisanya dikuasai Jakpro.

Baca juga: Depo MRT Jakarta Fase 2 Akan Dibangun di Ancol Barat

Shahrir menjelaskan, HGB itu memiliki batas waktu yang bervariasi, mulai dari 2022 sampai 2029.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B Abdul Aziz mengatakan Pemprov DKI harus meminta penjelasan tentang status lahan dari Asahimas. Dia mengatakan, jika Asahimas masih memegang HGB, ketika depo dibangun dan dioperasikan, MRT bisa jadi harus membayar ke Asahimas.

"Jangan sampai setelah kita bangun, kita proses, izin sudah lengkap dan sebagainya, ternyata kita harus bayar ke Asahimas karena HGB-nya masih haknya Asahimas," kata dia.

Aziz berpendapat, seharusnya pembayaran itu tidak diperlukan karena Hak Pemanfaatan Lahan (HPL) Ancol Barat itu milik Ancol.

"Tanah sebenarnya punya Pemda DKI, tapi kenapa Pemda DKI menggunakan itu harus bayar sama pihak ketiga. Itu yang kita hindari sebenarnya," ujar dia.

PT MRT Jakarta berencana akan membangun depo MRT Fase II B  di Ancol Barat itu.

Dirut PT MRT Jakarta  William Sabandar mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut bakal menelan anggaran kurang lebih Rp 1,5 triliun.

"Sejatinya memang di tahun lalu itu ada upaya untuk kalau memang pemasukan paling tidak sebagian pendanaan untuk dibebaskan oleh pemprov DKI, tapi kita tahu kondisi hari ini jangankan Rp 1,5 triliun," kata William di Gedung DPRD DKI, 8 Juli 2020.

Baca juga: Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun