DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Luli Barlini mengungkapkan pihaknya bakal berupaya mengawasi politisasi bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada Depok 2020.
Ia menambahkan, selain dalam hal distribusi bansos, kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19 juga akan menjadi perhatian.
"Yang harus kami awasi selain tahapan pilkada, ada isu strategisnya mengenai politisasi bansos dan kebijakan, karena ada kebijakan dana Covid-19 dan seterusnya," ujar Lili kepada wartawan pada Senin (27/7/2020).
Baca juga: Bawaslu: 15 TPS di Depok Rawan Penularan Covid-19
"Itu semua akan jadi ranah pengawasan kami. Rawan terjadi pelanggaran," tambahnya.
Kerawanan pelanggaran kampanye dalam hal politisasi penanganan pandemi Covid-19 di Depok cukup masuk akal, sebab dua kandidat yang akan bertarung di pilkada sama-sama petahana yang saat ini masih menjabat.
Mohammad Idris yang saat ini menjabat wali kota hampir pasti akan maju lagi menuju periode kedua kekuasaannya, diusung oleh PKS serta didukung partai-partai seperti Demokrat, PAN, dan PPP.
Sementara itu, wakil Idris saat ini di pemerintahan yakni Pradi Supriatna akan maju dengan usungan partainya, Gerindra, didampingi Afifah Aliyah, kader PDI-P sebagai calon wakilnya.
"Setelah ada penetapan pendaftaran calon yang disampaikan KPU pada September nanti, itu baru akan kami awasi lagi lebih masif," kata Luli.
Baca juga: Update Covid-19 di Depok 26 Juli: Kasus Mencapai 1.118
"Termasuk politisasi bansos, misalnya ambil contoh, bansos dari pemerintah pusat tetapi diberi label gambar (wajah kandidat) yang bersangkutan," ia menambahkan.
Di luar itu, Luli juga menjamin pihaknya akan menggencarkan pengawasan pelanggaran kampanye di dunia maya.
Pasalnya, sehubungan dengan pandemi Covid-19, pihak yang bertarung di Pilkada Depok 2020 hanya boleh berkampanye secara daring.
"Kami akan buat cyber patrol, jadi nanti bisa (mengawasi) secara online," tukas Luli singkat.
Pemungutan suara dalam Pilkada Depok 2020 akan digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Depok merupakan salah satu dari 270 daerah lain di Indonesia yang menggelar serentak pilkada pada waktu yang sama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.