Pemprov DKI: Tes Covid-19 Karyawan Jadi Tanggung Jawab Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, tes massal untuk mendeteksi karyawan yang terpapar Covid-19 di perkantoran merupakan tanggung jawab pihak kantor.

Hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan apalagi bila tak menerapkan protokol kesehatan yang telah disyaratkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebenarnya kami harus faslitasi tetapi kami bisa melihat itu perusahannya mampu atau tidak, jadi itu kewajiaban perusahan untuk membiayai karyawannya yang sakit. Supaya tidak terjadi seperti itu lebih baik displin dan taat pada ketentuan," kata Andri, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Perusahaan Diminta Tak Tutup-tutupi Informasi jika Ada Karyawan Terpapar Covid-19

Andri mengakui, Disnakertransgi tak mempunyai anggaran untuk membiayai tes Covid-19 massal di perusahaan.

Disnakertransgi memang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tetapi hanya untuk perusahaan yang benar-benar tak mampu.

"Disnaker tidak mempuyai anggaran untuk melakukan tes masif terhadap perusahan-perusahaan tersebut, tidak ada. Makanya yang kami lakukan untuk melakukan rapid test terhadap semua pekerja yang dibiayai oleh perusahan tersebut," kata dia.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 440 pegawai terpapar corona dari 68 perkantoran ibu kota. 

Datanya sebagai berikut: 

Kementerian :132 kasus

1. Kementerian Keuangan: 25 kasus
2. Kemendikbud: 22 kasus
3. Kemenparekraf: 15 kasus
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kemenpora : 10 kasus
6. Kementerian ESDM: 9 kasus
7. Litbangkes: 8 kasus kasus
8. Kementerian Pertanian 6 kasus
9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus
11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
12. Kemenpan-RB: 3 kasus
13. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus
14. ementerian Pertahanan: 2 kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
16. Kemenristek RI: 1 kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
18. Kementerian PPAPP: 1 kasus

Perusahaan swasta dan BUMN: 150 kasus

1. Kantor PT Antam: 68 kasus
2. Kimia Farma pusat: 20 kasus
3. ACT : 12 kasus
4. Samudera Indonesia: 10 kasus
5. PMI Pusat : 6 kasus
6. PT.Indofood Pademangan: 6 kasus
7. BRI : 5 Kasus
8. Pertamina: 3 kasus
9. PTSP Walikota Jakbar : 3 kasus
10. Indosat: 2 kasus
11. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus
12. Kantin: 2 kasus
13. Siemens Pulogadung: 1 kasus
14. MY Indo Airland: 1 kasus
15. PT NET: 1 kasus
16. Mandiri Sekuritas : 1 kasus
17. PLN: 7 kasus

Lain-lain: 158 kasus

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus
2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus
4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 18 kasus
5. Kelurahan Karang Anyar : 7 kasus
6. Kelurahan Cempaka Putih Timur : 7 kasus
7. Kelurahan Cempaka putih Barat : 9 kasus
8. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus
11. Dishub MT Haryono: 4 kasus
12. Komisi yudisial : 3 kasus
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus
14. Dinas UMKM DKI: 3 orang
15. Kelurahan Tanjung Priok : 3 kasus
16. Kelurahan Papanggo : 3 kasus
17. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus
18. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 2 kasus
19. Badan Narkotika Nasional (BNN): 2 kasus
20. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus
21. Kantor Camat Koja: 2 kasus
22. Kelurahan Sunter Jaya: 2 kasus
23. Kelurahan Kebon Bawang : 2 kasus
24. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus
25. Bhayangkara: 1 kasus
26. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus
27. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus
28. Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus
29. PAMDAL: 1 kasus
30. Polres Jakarta Utara: 1 kasus
31. Dinas Kehutanan: 1 kasus
32. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): 1 kasus
33. Kelurahan Kembangan Selatan : 1 kasus.