Pemprov DKI Bantah Pembangunan Kampung Akuarium Tabrak Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah pembangunan Kampung Susum Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara berpotensi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Anggota DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyebutkan, Kampung Susun Akuarium berada berada di zona merah atau area dilarang untuk permukiman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, berdasarkan Perda Nomor I Tahun 2014 tersebut, lokasi pembangunan berada di sub zona milik pemerintah daerah atau PPP3.

"Lokasi pembangunan berada di sub zona pemerintah daerah (P3), dan diizinkan untuk kegiatan rumah susun yang diselenggarakan oleh pemerintah," kata Sarjoko saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/8/2020).

Baca juga: Pemprov DKI: 40 Persen Lahan di Kampung Akuarium Akan Dijadikan RTH

Berdasarkan Perda RDTR Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, di Pasal 601 pada bagian zona pemanfaatan ruang Kecamatan Penjaringan, tertulis bahwa sub zona P3 adalah zona pemerintahan daerah.

Menurut Sarjoko, pembangunan permukiman tersebut diselenggarakan oleh pemerintah.

Meski demikian dia tak menjelaskan soal zonasi wilayah itu. Ia menyerahkan hal itu kepada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI.

"Penjelasan lebih detil, bisa konfirmasi dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI," kata dia.

Kemarin, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pembangunan Kampung Akuarium, berpotensi melanggar perda RDTR.

Pasalnya, lokasi Kampung Akuarium merupakan zona merah yang tidak diperuntukan buat  permukiman. Menurut dia, karena masuk dalam zona pemerintah daerah maka peruntukkannya hanya untuk kantor pemerintahan.

"Melanggar Perda RDTR Nomor 1 Tahun 2014 karena di lahan itu masuk dalam zona merah. Bagi kami pak Anies mau melakukan apa saja sah saja menaikkan programnya namun jangan bertabrakan dengan aturan," ucap Gembong, kemarin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanaan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin lalu.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hunian iu diwujudkan dengan pembangunan berkonsep kampung susun. Konsep itu merupakan buah pikiran empat komponen yang terdiri dari unsur masyarakat, ahli, fasilitator, dan pemerintah.

"Hari ini kita mulai program itu. Tapi tuntas, pada saat warga masuk ke rumah. Perencanaan kampung ini harus menjadi contoh penataan kampung di Jakarta. Kampung merupakan bagian sejarah kota ini. Karena itu kampung harus terus hidup berkembang, mengikuti kemajuan zaman," kata Anies.

Anggaran pembangunan Kampung Akuarium tidak murni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran untuk pembangunan itu juga berasal dari dana kewajiban pengembang yakni PT Almaron Perkasa sebesar Rp 62 miliar.

Nantinya di atas lahan kurang lebih 10.300 meter itu bakal dibangun 241 hunian tipe 36 yang terdiri dari lima blok.

Digusur pada zaman Ahok

Pada masa Basuki Tjahaja Purnanam atau Ahok menjadi gubernur Jakarta, Kampung Akuarium digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu tepatnya terjado pada 2016.

Permukiman warga dulu digusur karena akan dibangun sheetpile. Tanggul juga harus dibangun untuk mencegah air laut masuk.

Baca juga: Kampung Akuarium yang Dia Gusur Dibangun Lagi, Ahok: Kita Taat Konstitusi, Bukan Konstituen

Saat proses pengurukan seusai penertiban, Pemprov DKI menemukan benteng peninggalan Belanda yang tenggelam di dekat permukiman. Ahok ketika itu ingin merestorasi benteng tersebut.