Beda dari Restoran, PKL Binaan yang Langgar Protokol Kesehatan Hanya Kena Teguran Tertulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang kaki lima atau lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara di DKI Jakarta yang melanggar aturan perlindungan kesehatan akan dikenakan sanksi teguran tertulis.

Perlindungan kesehatan yang wajib diterapkan PKL pada lokasi binaan, yakni protokol kesehatan Covid-19 dan physical distancing minimal satu meter antarpengunjung.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

Pergub itu diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanggal 19 Agustus 2020.

Baca juga: Pergub Anies: Denda hingga Rp 150 Juta untuk Restoran dan Kafe yang Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

"Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis," bunyi Pasal 13 Ayat 2 pada Pergub tersebut.

Pengadaan sanksi itu berbeda dari sanksi untuk pengelola atau pemilik restoran hingga kafe.

Pasalnya, pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk PKL binaan itu dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Baca juga: Anies Keluarkan Pergub, Warga yang Tolak atau Paksa Ambil Jenazah Covid-19 Bisa Dijerat Pidana

Sementara itu, pengenaan sanksi administratif bagi pengelola atau pemilik restoran atau kafe dilaksanakan oleh Satpol PP didampingi personel TNI dan kepolisian.

Untuk diketahui, Pemprov DKI bakal memberikan sanksi berupa penutupan sementara hingga denda Rp 150 juta bagi pengelola atau pemilik restoran hingga kafe yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.