PSBB Jakarta Turuti Jokowi, Gerindra: Jangan Tidak Adil Terhadap Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat guna mencegah pe rumah sakit akibat penularan Covid-19 yang semakin merebak.

Sebab, keputusan Anies berangkat dari instruksi Presiden RI Joko Widodo, bahwa kesehatan harus didahulukan sebelum bicara restart sektor ekonomi.

Taufik mengaku heran dengan pernyataan sejumlah menteri yang seakan menganggap keputusan Anies melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat.

"Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (7/9/2020). Presiden menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik," kata dia melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: PSBB Jakarta Kembali Diterapkan, Ganjil Genap Ditiadakan Mulai 14 September 2020

Dia pun menganggap aneh jika sejumlah menteri di bawah Jokowi justru mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden.

"Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19," imbuhnya.

Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra DKI Jakarta ini mengungkapkan, mestinya para menteri Jokowi mendukung keputusan PSBB Anies lantaran selaras dengan instruksi orang nomor 1 di Indonesia.

"Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara atau mengambil keputusan," kata Taufik.

"Memang kebijakan yang diambil Anies dan mulai berlaku 14 September 2020 akan mempengaruhi roda perekonomian Ibukota. Tapi, ini adalah langkah menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangkah memutus mata rantai penularan Covid-19." tuturnya.

Pada Rabu (8/9/2020), Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi.

Situasi sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penangan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Keputusan ini direspons negatif oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Airlangga merespons dari paradigma bisnis dan ekonomi, bahkan mengeklaim bahwa "tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas".

Padahal, faktanya di Jakarta, ketersediaan tempat tidur dan ICU serta HCU untuk pasien Covid-19 semakin langka dan diprediksi kolaps pertengahan September ini.