Wagub DKI Perkirakan Banjir Melanda Jakarta Lebih Cepat dari Tahun Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memperkirakan, banjir melanda Ibu Kota lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Riza, banjir umumnya melanda Jakarta pada Desember hingga Maret. 

"Ada potensi (banjir datang) lebih cepat. Untuk itu kami memang setiap hari mengurus banjir," kata Riza, Rabu (23/9/2020).

Dia menegaskan, jajarannya telah bekerja untuk mengantisipasi banjir sejak musim kemarau.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI adalah memperbaiki pompa-pompa air, membuat sodetan untuk mengatur aliran air, serta mengeruk sampah di pintu-pintu air.

Baca juga: Wagub DKI: Tempat Pengungsian Korban Banjir Disiapkan Dua Kali Lipat demi Jaga Jarak

"Jangan dikira petugas pompa kami cuma kerja saat banjir, saat kemarau mereka juga mengatur pompa," ujar Ariza.

Karena itu, dia meminta partisipasi aktif warga agar tidak membuang sampah ke sungai. Sampah di sungai akan menyumbat saluran air.

"Sekarang tinggal dukungan (membuang) sampah pada tempatnya, membantu jaga kebersihan lingkungan, dan selokan di sekitar rumah dan tempat penampungan air dibersihkan," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Ingub tersebut diteken Anies pada 15 September 2020.

Dalam Ingub tersebut, Anies meminta jajarannya memastikan seluruh infrastrukstur pengendalian banjir di IbuJakarta bisa berfungsi normal sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk bersiaga di tengah musim pancaroba.

Baca juga: Anies Minta Potensi Banjir Diumumkan kepada Warga Sehari Sebelum Kejadian

Berikut tujuh instruksi tentang pengendalian banjir dalam Ingub tersebut :

1. Membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan banjir yang adaptif, prediktif, cerdas, dan terpadu.
2. Memastikan infrastruktur pengendalian banjir exisisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi.
4. Mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir.
5. Menyempurnakan sistem pengendalian banjir yang sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim.
6. Membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim.
7. Memastikan ketersediaan kebutuhan fisik dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir.