Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/09/2020, 10:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


PADA pagi hari 28 September 2016, dengan mata di kepala sendiri saya menyaksikan suatu peristiwa yang menurut Menteri Hukum dan DR HAM Yasonna Laoly, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan, Prof DR Mahfud MD, merupakan pelanggaran hukum secara sempurna.

Pembangunan

28 September 2016 saya menyaksikan ratusan warga Bukit Duri kehilangan tempat berteduh atas nama pembangunan yang mengatasnamakan kemanusiaan dengan dalih normalisasi sungai akibat Ciliwung dianggap tidak normal.

Saya menyaksikan puluhan rumah atau lebih tepat disebut sebagai gubuk dirubuhkan atas nama pembangunan.

Saya menyaksikan kaum miskin diusir dari tempat berteduh mereka atas pembangunan demi menyejahterakan kaum miskin sementara tanah dan bangunan yang digusur masih resmi dalam proses pembangunan di PN dan PTUN.

Demi memperindah kenyataan digunakan istilah-istilah indah sebagai ikhtiar membenarkan kebijakan pengusuran kaum miskin seperti misalnya relokasi, normalisasi, cegah banjir bahkan langkah kemanusiaan demi menanggulangi kemiskinan.

Ditambah stigmasi yang digusur adalah sampah masyarakat, kriminal perampas tanah negara, penyebab banjir, perusak citra metropolitan dan aneka ragam predikat buruk lain-lainnya demi membentuk opini publik bahwa yang digusur memang bukan hanya layak namun hukumnya wajib digusur.

Ada pula keyakinan dogmatis bahwa pembangunan memang wajib disertai pengorbanan selama yang dikorbankan adalah orang lain bukan diri kita sendiri.

Memang yang bisa merasakan derita digusur hanya mereka yang digusur seperti berulang kali diungkapkan presiden Jokowi yang di masa kanak-kanak sempat tiga kali mengalami derita digusur atas nama pembangunan.

Sanubari kemanusiaan

Disebut pelanggaran hukum secara sempurna akibat tanah dan bangunan yang digusur secara de facto sekaligus de jure masih berada pada masa proses hukum di Pengadilan Negeri sekaligus juga Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun yang terparah membebani sanubari serta nurani kemanusiaan saya adalah kenyataan bahwa pada 28 September 2016 untuk ke sekian kalinya terbukti secara tak terbantahkan bahwa saya hanya sesosok mahluk hidup lemah yang sama sekali tidak berdaya mencegah sesama manusia menyengsarakan sesama manusia.

Masyarakat miskin dan masyarakat adat di berbagai pelosok persada Nusantara menderita akibat penatalaksanaan pembangunan secara tidak selaras agenda pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia sebagai pedoman pembangunan planet bumi abad XXI tanpa mengorbankan alam dan manusia.

Doa

Yang bisa saya lakukan hanya dengan penuh kerendahan hati bersujud memanjatkan doa permohonan kepada Yang Maha Kasih untuk senantiasa berkenan melimpahkan anugerah berkah, anugrah kekuatan lahir dan batin kepada sesama warga Indonesia yang masih belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia agar pada masa pagebluk Corona dapat bertahan demi bersama menempuh perjalanan hidup nan sarat beban kemelut deru campur debu berpercik keringat, air mata dan darah ini. Amin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com