Pradi Berharap Ada Kelonggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pilkada Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Calon wali kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna, berharap KPU Kota Depok sebagai penyelenggara Pilkada Depok 2020 memberikan kelonggaran bagi para kandidat untuk memasang alat peraga.

Pradi yang pada pilkada kali ini berpasangan dengan kader PDI-P, Afifah Alia, merujuk pada ketentuan bahwa setiap alat peraga sosialisasi wajib dicopot sebelum memasuki masa kampanye, termasuk alat peraga yang mereka pasang.

"Beberapa hari kami coba sosialisasi paslon melalui pamflet, banner, baliho. Cuma karena memang ada aturan dari KPU bahwa beberapa waktu lamanya harus dikosongkan, mau tidak mau dibreidel dulu, diturunkan dulu. Nah ini sudah pasti cost (biaya) kami terpotong juga di sana," kata Pradi dikutip dari acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Bawaslu dan Satpol PP Kota Depok menertibkan lebih dari 2.000 alat peraga sosialisasi para kandidat sebelum masa kampanye dimulai pada 26 September ini. Pada masa kampanye, para kandidat diperbolehkan memasang alat peraga lain dengan istilah alat peraga kampanye (APK).

Pradi menyampaikan, kelonggaran soal alat peraga itu diperlukan karena para kandidat tidak bisa leluasa berkampanye tatap muka dengan warga di tengah pandemi Covid-19.

"Maksud saya, dalam hal ini tolong, berikan kelonggaran sedikit, ketika kami sangat terbatas bertemu dengan masyarakat. Jadi, ada kelonggaran dari KPU untuk memberikan kami ruang memasang billboard, memasang wajah-wajah kami, tapi tentunya dengan ketentuan sambil, misalnya, menyosialisasikan Covid-19," ungkapnya.

"Jadi tidak disamakan dengan (pilkada) periode 2015 lalu, saat memang tidak ada pandemi Covid-19," ujar Pradi.

Dua calon wali kota yang bertarung di Pilkada Depok 2020 sama-sama petahana atau pejabat yang saat ini memerintah.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris adalah kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS dan kini berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya. Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat.

Pasangan Idris-Imam yang memperoleh nomor urut 2 didukung oleh PKS, Demokrat, dan PPP dengan total 17 kursi di DPRD Depok.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha menggantikan posisi Idris lewat pilkada. Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P.

Pasangan Pradi-Afifah dengan nomor urut 1 didukung Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PSI, dan Golkar dengan total 33 kursi di DPRD Depok.