DKI Disebut Juara 1 Penularan Covid-19 meski Tak Ada Pilkada, Epidemiolog: Tidak Berdasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik meski kedua daerah tersebut tidak menggelar Pilkada 2020.

Sementara daerah-daerah penyelenggara Pilkada, kata Mahfud, justru mengalami penurunan kasus.

Dia menambahkan, daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun, dari 45 menjadi 29 daerah.

Sedangkan di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 daerah dalam satu minggu terakhir.

Baca juga: Mahfud Sebut DKI Juara 1 Penularan Covid-19 meski Tak Gelar Pilkada

Sehingga Mahfud menyimpulkan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraaan Pilkada.

Menanggapi pernyataan ini, epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, klaim tersebut tidak berdasar.

Kesan penurunan kasus di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, terjadi karena kapasitas tes yang rendah.

Dicky menyebutkan bahwa dalam mengukur kondisi suatu wilayah harus merujuk pada data epidemiologi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi harus dipahami berdasarkan pemahaman ilmu wabah yang tepat," kata Dicky kepada Kompas.com, jumat (2/10/2020).

Positivity rate rendah

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini belum optimal. Bahkan Dicky mengatakan, sistem zonasi yang diberlakukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tidak valid.

Penyebabnya adalah banyak daerah yang kapasitas tesnya jauh dari ideal.

"Bukan hanya harus merujuk pada satu tes per 1.000 orang per minggu, tapi juga tes itu harus berdasarkan tingkat keseriusan pandemi di wilayah tersebut," ucap dia.

Selain itu, positivity rate di Indonesia selama tiga bulan terakhir tidak pernah di bawah 10 persen. Ini artinya, laju prevalensi di Tanah Air sangat tinggi.