Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER JABODETABEK] Wagub DKI Jakarta Komentari Jokowi soal Tak Perlu Sok-sokan Lockdown

Kompas.com - 05/10/2020, 08:02 WIB
Sabrina Asril

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: DKI Disebut Juara 1 Penularan Covid-19 meski Tak Ada Pilkada, Epidemiolog: Tidak Berdasar

Meski tak menyebut secara spesifik daerah yang dimaksud, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara.

Apa kata Riza?

Berita soal tanggapan Wagub DKI menjadi beria terpopuler di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Minggu (4/10/2020).

Isu lainnya yang diikuti pembaca terkait penurunan penumpang KRL yang menolak pakai masker hingga perkembangan terbaru pencarian narapidana hukuman mati, Cai Changpan.

Berikut empat berita terpoupler Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin:

1. Komentar Wagub DKI soal Tak Perlu Sok-sokan Lockdown

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, apa yang dikatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait lockdown di tingkat daerah adalah suatu hal yang baik dan benar.

Pernyataan tersebut diungkapkan Riza ketika menanggapi pernyataan Jokowi yang menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

"Apa yang disampaikan presiden itu sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar," ujar Ariza dalam rekaman yang diterima, Minggu (4/10/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Jakarta Juara 1 Covid-19 Meski Tanpa Pilkada, Wagub: Tak Berkorelasi Langsung

Riza menganggap baik pernyataan Jokowi karena langkah penggulangan Covid-19 yang diambil pemerintah daerah tentu mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Sebab, penangangan Covid-19 memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dengan pemerintah pusat.

"Jadi prinsipnya wabah ini adalah wabah yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu perlu sinergi yang positif antara kita semua dari pusat provinsi, kabupaten, kota. Jadi kami mendukung apa yang disampaikan Pak presiden," ucap Ariza.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com