Pilkada Saat Pandemi Dinilai Buruk bagi Kualitas Demokrasi dan Calon Pemimpin

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan jalan terus kendati pandemi Covid-19 di berbagai daerah masih terus menanjak.

Situasi ini dinilai berpotensi berdampak buruk pada kualitas demokrasi elektoral di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Valina Singka Subekti menyampaikan, pilkada semestinya tidak dianggap sebagai suatu ritual prosedural.

"Pilkada harus dapat menjamin, melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah-daerah," kata Valina melalui siaran pers universitas yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Pertanyaannya, apakah pilkada serentak pada situasi pandemi Covid-19 mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah berkualitas?” imbuhnya.

Terlebih, pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal, selain juga identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

Dalam situasi pandemi, keadaan menjadi serba dilematis. Butuh interaksi antara calon kepala daerah dengan warganya selaku konstituen, namun interaksi dalam jumlah besar jelas tak masuk akal dalam kondisi wabah.

"Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak, di antaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat," timpal Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Eko Prasojo, dalam keterangan yang sama.

"Pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi, prosedural semata. Tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal," lanjutnya.

Eko menambahkan, situasi saat ini justru rentan dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan praktik kotor dalam rangka meraup suara.

"Money politics (politik uang) akan tumbuh secara diam-diam karena adanya kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi," jelasnya.