Transparansi Anggaran di DKI Dinilai Mundur pada Kemimpinan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai, terjadi kemunduran transparansi anggaran dalam kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami," kata William dalam webinar dari Populi Center, Kamis (15/10/2020).

William menyebutkan, transparansi anggaran merupakan tulang punggung dari semua kebijakan. Apabila anggarannya tidak jelas, kebijakan juga tidak akan efisien.

"Semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan," kata dia.

Baca juga: Sekda DKI: Aspek Transparansi Anggaran Kami Kedepankan, Tak Ada yang Disembunyikan

Ia membandingkan pemerintahan Anies dengan pemerintahan gubernur-gubernur sebelumnya.

Pada zaman gubernur sebelumnya, kata dia, ada transparansi anggaran pada tahap perancangan baik dalam tahap RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), lalu KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara), sampai APBD disahkan.

Namun pada zaman Anies, APBD baru akan dipublikasikan dalam sistem budgeting DKI, setelah adanya pengesahan KUA-PPAS.

"Di mana harusnya rancangan anggaran itu semua harus di publikasikan di setiap tahapan dan proses, apalagi ketika membahas soal KUA-PPAS yang menentukan pagu-pagu anggaran," ujar.