Demo Tolak UU Cipta Kerja, BEM SI Berharap Ditemui Perwakilan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten Bagas Maroupindra berharap perwakilan pemerintah mau menemui massa aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Kita ingin ketemu Presiden tentunya agar menerbitkan perppu atau perwakilan dari Presiden bisa menemui massa aksi," kata dia saat ditemui di lokasi demonstrasi, Jumat (16/10/2020).

Pasalnya, lanjut Bagas, aksi penolakan UU Cipta Kerja ini berkali-kali dilakukan, tapi tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang hadir untuk bertemu massa aksi.

Baca juga: Ada Demonstrasi BEM SI, 3 Ruas Jalan di Jakarta Pusat Ditutup

"Sudah berkali-kali kita turun, belum ada perwakilan yang nyamperin kita," tutur dia.

Padahal, kata Bagas, dalam aksi hari ini terdapat 26 perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM SI Jabodetabek-Banten yang turun menggelar aksi.

Adapun tuntutannya tidak hanya tentang penolakan UU Cipta Kerja saja, Bagas mengatakan ada tiga tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah.

"Ini kita menolak omnibus law ya dan meneruskan perjuangan tanggal 8 (Oktober) kemarin ini adalah aksi lanjutan," kata dia.

Kemudian menolak Surat Edaran dari Menteri Pendidikan bernomor 1035/e/km/2020 yang berisi tentang imbauan pembelajaran daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Baca juga: BEM SI Kritik Kepolisian yang Dinilai Represif Amankan Demo UU Cipta Kerja

"Di sini kita menilai (Surat Edaran tersebut) adalah sebuah pembungkaman terkait gerakan mahasiswa," kata dia.

Kemudian meminta Pemerintah mengevaluasi polisi yang melakukan tindakan represif kepada massa aksi.

"Kita juga melihat bagaimana tindakan represif dari aparat kepada mahasiswa maupun aktivis kemudian (isu tindakan represif) kita bawa hari ini," kata dia.