Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan Warga Sabang atas Keberadaan Hotel Isolasi Covid-19 di Lingkungannya...

Kompas.com - 19/10/2020, 08:15 WIB
Rosiana Haryanti,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah untuk memanfaatkan hotel menjadi lokasi isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 yang tak bergejala berbuah protes dari masyarakat.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Jakarta Pusat, Irwan mengatakan, ada dua hotel yang ditolak oleh warga.

Pertama adalah Max One Sabang yang telah digunakan sebagai lokasi isolasi mandiri dan Triniti Hotel.

Irwan menuturkan, protes dilayangkan oleh warga Sabang. Sebab lokasi hotel berdekatan dengan area kuliner. Sedangkan Triniti Hotel hingga saat ini masih belum terisi.

"Karena masyarakat takut saja. Sabang banyak kuliner, takutnya kalau ada hotel, kalau ada keterisian OTG nanti dikhawatirkan menyebarkan virus," kata Irwan.

Baca juga: Warga Sabang Tolak Hotel Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Alasan ini dibenarkan oleh Kuasa Hukum serta perwakilan warga Sabang, Nasatya Danisworo.
Dia mengatakan, warga juga merasa tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Mereka hanya pernah diberitahu bahwa ada salah satu hotel yang akan dijadikan fasilitas isolasi mandiri untuk pasien Covid-19.

Dia mengemukakan, pada tanggal 2 Oktober 2020, warga diundang untuk sosialisasi. Namun pada hari itu juga, mereka mengetahui bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, hotel tersebut sudah beroperasi sebagai lokasi isolasi.

Hal itu yang membuat warga akhirnya melayangkan protes.

"Jadi jarak cuma sekitar tiga hari mau digunakan, akhirnya warga bergerak. Pertama mengajukan keberatan ke Gubernur," ujar Nasatya.

Akan tetapi setelah melayangkan keberatan, warga tidak mendapatkan tanggapan. Nasatya menuturkan, Gubernur waktu itu menjelaskan bahwa alih fungsi hotel menjadi lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19 merupakan program pemerintah pusat.

Baca juga: Penolakan Warga Sabang atas Keberadaan Hotel Isolasi Covid-19 Hanya Kesalahpahaman

Setelah itu, warga melayangkan surat ke Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pertanyakan izin

Nasatya juga mempertanyakan izin pemanfaatan hotel menjadi lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19.

"Kan kita negara hukum, berarti ngelakuin sesuatu harus ada izinnya dong. Izinnya enggak ada, cuma rekomendasi. Peraturannya enggak jelas, sudah jalan," ujar dia.

Menurutnya, izin yang diberikan hanya sekadar rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lalu memberikan rekomendasi tersebut ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Baca juga: Ini Alasan Warga Sabang Tolak Hotel Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com