Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Kompas.com - 20/10/2020, 09:43 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian tak menampik kehadiran kelompok Anarko yang menyusup di tengah massa dalam setiap unjuk rasa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Anarko memiliki sistem lintas ganti pedemo saat penyampaian pendapat akan segera usai.

"Setiap kejadian adanya unjuk rasa, mereka sistemnya lintas ganti. Pengalaman (demo) dari DPR, setiap akan selesai unjuk rasa baru mereka akan datang," ujar Yusri kepada Aiman dalam pogram 'Aiman' di Kompas TV, Senin (19/10/2020) malam.

Baca juga: Kapolda Sebut Kerusuhan Saat Demo akibat Provokasi Kelompok Anarko

Yusri menjelaskan, jumlah anggota Anarko saat unjuk rasa tidak sedikit. Mereka dapat mencapai ribuan untuk menyusup hingga membuat kericuhan di tengah massa aksi yang melakukan demo.

"Banyak. (ratusan) lebih, (ribuan) bisa. Dari pengalaman itu kita lakukan preventif," kata Yusri.

Menurut Yusri, upaya pencegahan pun dilakukan dalam unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2020.

Baca juga: KAMI, Anarko, dan Dugaan Sosok Terlatih di Balik Demo Rusuh

Sebelumnya, kata Yusri, polisi sudah mengantisipasi kedatangan massa aksi karena perizinan demo tidak dikeluarkan polri.

"Kemarin kita amankan tanggal 13 Oktober 1.377 orang. sebelumnya kita amankan 1.192 orang. Dan yang sangat disayangkan 80 persen anak anak di bawah umur," ucap Yusri.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari penggerak dari para perusuh pada setiap adanya unjuk rasa.

Baca juga: Apa Itu Anarko? Kelompok yang Diduga Dalang Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja

Hal ini pun bukan perkara mudah karena para perusuh aksi demo tersebut tak terstruktur.

"Memang mereka terpecah dan tidak tersetruktur. Makannya ini pela palan kita lakukan penyelidikan. (Seperti teroris) iya seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sudah terjadi sejak 6 Oktober 2020 lalu.

Di Jakarta, puncak demonstrasi terjadi pada 8 Oktober 2020, di mana demonstrasi berujung ricuh di kawasan Bundaran HI dan Harmoni Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com