Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengatakan, pembangunan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 tetap berjalan selama pandemi Covid-19.

Saat ini, PD Sarana Jaya tengah membangun rumah DP 0 di empat lokasi, yakni Klapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur; Cilangkap, Jakarta Timur; Pulogebang, Jakarta Timur, dan satu hunian di Jakarta Barat.

Rata-rata jumlah hunian yang dibangun di masing-masing wilayah adalah 800 unit.

"Meski Ibu Kota dilanda pandemi Covid-19, pembangunan rumah DP Rp 0 tidak terhenti," kata Yoory dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Yoory menjelaskan, progres pembangunan rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa sudah mencapai 57 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2020.

Sedangkan, pembangunan rumah DP Rp 0 secara fisik di Cilangkap ditargetkan mencapai 15 persen pada akhir tahun 2020.

"Untuk pembangunan rumah Rp 0 di Pulogebang dan Jakarta Barat akan mulai dikerjakan tahun 2021," ungkap Yoory.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko menyebut antusias warga Ibu Kota untuk memiliki hunian dengan down payment (DP) Rp 0 cukup tinggi.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Animo Warga untuk Beli Rumah DP Rp 0 Cukup Tinggi

Hal ini terlihat dari jumlah hunian yang terjual hingga 16 Oktober 2020. Untuk hunian Rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, telah terjual 457 dari total 780 unit.

Kemudian untuk hunian Samawa di Bandar Kemayoran di Jakarta Utara, telah terjual 24 unit dari total 30 unit.

Sedangkan untuk hunian Samawa di Tower Bunaker Sentraland Cengkareng di Jakarta Barat, sudah terjual 17 unit dari total 64 unit.

Sarjoko menyampaikan, pihaknya tetap melakukan proses verifikasi secara teliti guna memastikan rumah DP 0 bisa dinikmati warga yang memang membutuhkan hunian murah.

"Guna memastikan program ini tepat sasaran, perlu dilakukan seleksi administrasi dan kepemilikan aset serta kemampuan keuangan pemohon sehingga profil penerima manfaat sesuai dengan target sasaran," ujar Sarjoko.