Guru, Pegawai Stasiun, hingga Petugas Damkar Juga Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 di Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi sedang mendata warganya yang akan mendapat vaksin Covid-19 tahap pertama pada awal Januari 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati mengatakan, ada beberapa sektor yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin tahap pertama.

Salah satunya ada kelompok dari bidang pendidikan atau guru yang akan mendapat jatah sekitar 12.781 vaksin.

"Jadi yang kita prioritaskan masyarakat yang berumur 18-59 tahun. Hanya guru nantinya yang divaksin," ujar Tanti kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Selain guru, ada pejabat publik yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin, yaitu TNI Polri. Rencananya ada 1.875 anggota  TNI Polri yang mendapat vaksin.

Baca juga: Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Kemudian, ada 200 pegawai stasiun kereta api dan 1.000 pemadam kebakaran yang diajukan untuk mendapat vaksin.

"Untuk petugas air PAM dan PLN ada 200 orang. Kemudian, kelompok risiko lain usia produktif di sektor perekonomian ada 31.829 orang yang diajukan dapat vaksin," ucap Tanti.

Lalu, ada kelompok usia produktif yang tinggal di permukiman padat diajukan ada 390.298 yang mendapat vaksin.

Kemudian, kontak tracking diajukan 10.000 orang mendapat vaksin. Sementara, ada 23.000 aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang bekerja di bagian administrator mendapat jatah vaksin.

"Lalu, ada 8.167 pegawai yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan diajukan mendapat vaksin," ucap dia.

Terakhir, ada 560 orang tokoh agama yang diajukan mendapat vaksin.

Baca juga: Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Tanti mengatakan, total yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapat vaksin ada 480.000 orang.

Pihak Dinkes juga tengah mengumpulkan data siapa saja yang mendapat vaksin dari jumlah orang yang diajukan.

"Pendataan sedang berjalan, kami kerja sama dengan Disdukcapil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil), BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dan institusi lainnya untuk mendata nama siapa saja yang diajukan dapat vaksin," ucap dia.

Dari data yang telah diajukan tersebut, Tanti mengatakan, pihak Pemprov yang menyeleksi siapa saja yang lolos mendapat vaksin tersebut.

"Pada saat pelaksanaannya ada beberapa fase pemeriksaan. Bisa saja lolos sampai vaksin (semua data yang diajukan), bisa saja jumlahnya berkurang," tutur dia.