Mengingat Kembali Sistem Smart E-Budgeting untuk Susun Anggaran yang Dijanjikan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya menagih realisasi janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penggunaan sistem smart e-budgeting untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2021.

Sebab, tahun lalu, Anies berjanji akan memperbarui sistem e-budgeting dengan sistem smart e-budgeting.

Apa itu smart e-budgeting?

Sistem smart e-budgeting digadang-gadang akan lebih canggih dari sistem e-budgeting sebelumnya.

Menurut Anies, sistem e-budgeting yang lama tak dapat mengecek data anggaran secara digital. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem e-budgeting sendiri mulai diperkenalkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kala itu menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi PSI Tagih Sistem Smart E-budgeting yang Dijanjikan Anies

Kemudian, sistem e-budgeting diterapkan Ahok saat menjabat sebagai gubernur DKI.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran di Pemprov DKI dapat diinput secara digital ke dalam sistem.

Pembaruan sistem e-budgeting menjadi smart e-budgeting kemudian digaungkan.

Semua berawal ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-budgeting dalam penyusunan rancangan APBD 2020.

Baca juga: Anies Baswedan: Kelemahan E-Budgeting Kami Ketahui Sejak Tahun Lalu

Melalui sistem e-budgeting tersebut, publik menemukan anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI 2020, di antaranya pengadaan lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Anggaran itu tercantum dalam program pengadaan alat tulis kantor dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun saling lempar argumen tentang alasan pengadaan lem Aibon tersebut.

Baca juga: Anies Sebut Pembaruan E-Budgeting Era Ahok Disiapkan Sebelum Heboh Anggaran 2020

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat itu menyatakan, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena salah ketik.

Pernyataan berbeda disampaikan Syaefuloh Hidayat yang saat itu menjadi pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Syaefuloh mengatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Baca juga: Soal Lem Aibon Puluhan Miliar Rupiah, Ketua KPK: E-planning dan E-budgeting Harusnya Dibuka