Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Depok Usut Dugaan Kampanye di Tempat Ibadah hingga PNS Tak Netral

Kompas.com - 05/11/2020, 15:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Kampanye para kandidat di Pilkada Depok 2020 telah berjalan 1,5 bulan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menyebutkan, saat ini ada sejumlah dugaan pelanggaran kampanye yang sedang ditelusuri.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengamanan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet.

"Ada beberapa juga yang perlu kami selidiki misalkan informasi awal mengenai alat peraga yang dipasang di rumah ibadah," ujar Dede kepada wartawan pada Kamis (5/11/2020).

"Informasi-informasi seperti itu yang sedangkan ditindaklanjuti juga di lapangan," lanjutnya.

(Baca juga: JEO Pertarungan Dua "Matahari"di Pilkada Depok 2020)

Dede mengatakan, pihaknya juga menerima informasi adanya aktivitas kampanye di rumah ibadah.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok juga disebut menerima informasi dugaan pelanggaran kampanye, yakni pemasangan alat peraga di pagar sekolah hingga spanduk provokatif.

Meskipun demikian, Dede tak menyebut siapa kandidat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas.

"Kebanyakan itu masih penelusuran, tapi kalau yang spanduk provokatif memang sudah dicopot, di Sawangan itu," ujar Dede.

Baca juga: Pilkada Depok: Dana Kampanye Idris Versus Pradi, Siapa Unggul?

Selain itu, Bawaslu Kota Depok juga kini tengah mendalami dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Hingga saat ini, terindikasi ada tiga ASN yang terlibat bahkan menghadiri kegiatan kampanye salah satu kandidat di Pilkada Depok.

"(Investigasi) masih berlangsung. Saya belum bisa banyak cerita," ujar Dede tentang dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye.

"Yang jelas, poin utamanya diduga beliau-beliau ini hadir dalam kegiatan kampanye. Masih didalami, kami lakukan pendalaman," tutupnya.

Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana yang memilih pisah ranjang untuk berebut kekuasaan pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Baca juga: Omong Kosong Kampanye Online di Pilkada Depok, Tak Diminati hingga Langgar Protokol

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat. Mereka memperoleh nomor urut 2.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil wali kota saat ini sekaligus Ketua DPC Gerindra Depok, akan berusaha mendepak Idris lewat pilkada.

Ia berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu. Pradi-Afifah memperoleh nomor urut 1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com