Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Guru Minta Pemkot Bekasi Tunda KBM Tatap Muka sampai Ada Vaksin Covid-19

Kompas.com - 12/11/2020, 14:21 WIB
Walda Marison,
Jessi Carina

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim menilai Pemkot Bekasi harus menunggu lebih lama untuk menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM).

Setidaknya sampai vaksin Covid-19 terbukti ampuh dan sudah diedarkan.

"Lebih baik menunggu vaksin (Covid-19) diedarkan. Tunggu proses uji vaksin dan sudah betul-betul diberikan fatwa oleh lembaga terkait apakah BP Pom atau MUI bahwa ini vaksinnya aman dan bisa dipakai," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020).

Menurut dia, keberadaan vaksin bisa mengurangi kekhawatiran pelajar dan guru saat KBM tatap muka digelar.

Baca juga: Simulasi Belajar Tatap Muka di Bekasi Dikhawatirkan Timbulkan Klaster Covid-19

Selain itu, dia juga berharap siswa dan tenaga pendidik menjadi salah satu prioritas warga yang mendapatkan vaksi tersebut.

Di samping vaksin, syarat lain yang harus dipenuhi menurut Satriawan yakin status zona Covid-19 di wilayah sekolah tersebut.

Minimal lokasi sekolah tempat digelarnya simulasi belajar berstatus zona hijau. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kota Bekasi yang awal bulan November ini baru ditetapkan sebagai zona merah oleh gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Maka dari itu, dia berharap Pemkot Bekasi membenahi penanganan Covid-19 di Bekasi agar angka kasus positif berkurang dan berstatus zona hijau.

Baca juga: Pemkot Bekasi Dinilai Gegabah jika Kembali Gelar Simulasi Belajar Tatap Muka

"Ya yang pasti kalau tidak zona hijau akan melanggar SKB 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan kegiatan belajar," kata dia.

"Yang paling aman lagi menurut saya kita tetap belajar via daring dari rumah selama tahun ajaran ini sampai ganti ke tahun ajaran baru," tutup dia.

Untuk diketahui, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah akan berkirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait rencana simulasi KBM.

"Sekarang ini sedang membuat surat untuk disampaikan dalam waktu dekat ke Menteri untuk pemberitahuan simulasi pembelajaran dalam rangka untuk penilaian akhir semester," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2020).

Nantinya, pemerintah pusat akan memberikan balasan berupa rekomendasi diperbolehkan atau tidaknya kegiatan simulasi belajar tatap muka.

Yayat pun optimistis kegiatan ini akan berjalan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

Keyakinan itu muncul, lanjut Yayat, lantaran melihat jumlah penyebaran Covid-19 di kota Bekasi yang kecil dan angka kesembuhan yang besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com