Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Gerindra Minta Anies Bijaksana Putuskan Izin Penggunaan Monas untuk Reuni PA 212

Kompas.com - 13/11/2020, 21:49 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bijaksana dalam memutuskan izin penggunaan Monumen Nasional (Monas) untuk reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Dia berharap Anies tetap mempertimbangkan aturan-aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam keputusannya nanti.

"Sekarang lagi PSBB transisi ya, gubernur harus bijaksana mengatur penggunaan Monas," kata Syarif saat dihubungi melalui telepon, Jumat (13/11/2020).

Syarif mengatakan harus ada perhitungan jumlah massa yang hadir dalam acara tersebut dan apakah bisa protokol kesehatan diterapkan dalam acara itu.

Baca juga: Kerumunan Saat Kedatangan Rizieq Shihab Bisa Jadi Bahan Evaluasi Izin Reuni PA 212 di Monas

Dia meminta agar Anies bisa duduk bersama dengan panitia acara dan pihak keamanan dalam hal ini kepolisian untuk memastikan protokol kesehatan bisa dijalankan atau tidak saat reuni 212 berlangsung.

"Kembalikan kepada Pemprov DKI dan panitia dan keamanan berembuk agar tetap terlaksana tetapi taat protokol," kata Syarif.

Secara pribadi Syarif mengatakan mendukung acara tersebut karena masih dalam kategori acara keagamaan yang pengajuan izinnya sesuai dengan aturan PSBB yang berlaku.

Menurut dia, acara reuni 212 tidak jauh berbeda dengan acara unjuk rasa yang belakangan terjadi, dan itu mendapat izin dari pihak keamanan.

"Kan itu sama saja dengan unjuk rasa kemarin, diizinkan kan. Perbedaan mungkin sekarang dalam satu titik dalam jumlah masa yang banyak," ujar dia mengakhiri.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI: Reuni 212 Tujuan Baik, tapi Momentum Tidak Pas

Sebagai informasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana akan menggelar reuni Aksi 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, surat permohonan izin sudah dilayangkan tiga bulan lalu dan masih menunggu jawaban dari Pemerintah DKI Jakarta.

"Kan memang setiap tahun di Monas. (Aksi 212 tahun 2016 juga kan kejadiannya di Monas, masak mau di Ancol reuninya," tutur Slamet.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sendiri menyebut kawasan Monas hingga saat ini masih belum dibuka karena dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Sampai hari ini belum diperkenankan dibuka, sampai hari ini, terkait PSBB," kata Ariza, Selasa (10/11/2020) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com