Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luapan Kritik untuk Pemerintah soal Kerumunan Rizieq Shihab: Standar Ganda hingga Memalukan!

Kompas.com - 16/11/2020, 11:33 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Standar ganda, tebang pilih, mengecewakan, memalukan, menyedihkan.

Begitulah sebagian kecil luapan emosi khalayak jagat maya merespons rentetan kerumunan simpatisan pemimpin FPI Rizieq Shihab setelah kembali ke Indonesia.

Rizieq pulang ke Indonesia setelah tinggal di Arab Saudi sejak 2017.

Pantauan Kompas.com, masyarakat menumpahkan kritik negatif tersebut kepada pemerintah pusat dan Pemprov DKI, serta aparat negara dalam merespons pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Berbagai respons negatif tersebut terlihat dari komentar netizen di akun resmi Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Emosi publik bukan tanpa sebab. Setidaknya ada lima peristiwa kerumunan yang dilakukan kelompok Rizieq di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: 5 Aktivitas Rizieq Shihab dan Kekhawatiran akibat Munculnya Kerumunan...

Kritikan pecah setelah acara terakhir, yakni pernikahan putri Rizieq, Sharif Najwa Shihab sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi SAW.

Acara tersebut digelar di kediaman Rizieq sekaligus markas FPI di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Tak tanggung-tanggung, panitia memperkirakan tamu dan jemaah yang hadir mencapai 10.000 orang.

Akibatnya Jalan KS Tubun, Petamburan, sampai ditutup. Massa duduk berdesakan mengabaikan protokol kesehatan.

Acara ini tidak digelar mendadak. Pemerintah sudah mengetahui rencana acara jauh-jauh hari. Jumlah tamu yang diundang sudah diketahui sejak awal, yakni 10.000 undangan.

Baca juga: 10.000 Tamu Resepsi Putri Rizieq Shihab di Tengah Pandemi yang Difasilitasi Negara...

Estimasi jumlah massa tersebut diungkapkan Lurah Petamburan Setiyanto berdasarkan surat dari pihak FPI.

"Kalau dari suratnya sih 10.000 jemaah yang akan hadir," kata Setiyanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Berdasarkan estimasi massa tersebut, tentu sejak awal sudah dapat diperkirakan bakal sulit untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama jaga jarak.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung di Jakarta. Angka penambahan harian kasus Covid-19 di Ibu Kota juga relatif tinggi.

Meski demikian, pihak kelurahan tetap membantu pihak Rizieq dengan menyediakan sejumlah fasilitas seperti tempat cuci tangan, mobil toilet dan ambulans.

Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga membantu dengan memberi sumbangan masker dan hand sanitizer.

Setidaknya ada 20.000 masker yang diberikan BNPB, terdiri dari masker medis dan masker kain.

Netizen kemudian membandingkan sikap pemerintah dan Satgas tersebut dengan ketegasan petugas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, terutama tidak mengenakan masker.

Baca juga: Satgas: Pemprov DKI Tak Pernah Izinkan Resepsi Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Netizen mengungkit kerja sosial seperti menyapu jalanan yang harus dilakukan para pelanggar masker. Sanksi lain, membayar denda.

Tak jarang, terjadi adu mulut antara pelanggar dengan petugas saat razia.

Publik juga membandingkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan sidak ke salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Anies kemudian menyuruh anak buahnya untuk menutup sementara restoran tersebut dan mengenakan sanksi denda Rp 50 juta.

Baca juga: Sidak Kafe yang Ramai Pengunjung di Jaksel, Anies: Tahu Aturan?

Sebab restoran itu terbukti tak menjalankan protokol kesehatan, salah satunya membiarkan pengunjung berkerumun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com