Rencana KBM Tatap Muka Januari 2021, Dinilai Bahaya karena Dekat Libur Panjang

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang sebelum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah digelar pada Januari 2021.

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menekankan, jadwal pembukaan sekolah tersebut berdekatan dengan momen libur panjang akhir tahun 2020.

Ia mengingatkan kemungkinan adanya lonjakan kasus Covid-19 dampak libur panjang.

Pada libur panjang nanti, bisa saja keluarga berwisata yang rentan terjadi penularan Covid-19.

Baca juga: Anies Sebut Belum Ada Keputusan Pembukaan Sekolah Januari 2021

Berkaca pada pengalaman dua kali libur panjang sebelumnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

“Libur Lebaran juga dipindahkan ke Desember. Sudah pasti mobilisasi masyarakat sangat tinggi. Tiba–tiba Januari kita akan masuk, apakah ini sudah dipikir matang–matang?” kata dia, Senin (23/11/2020).

Belum lagi ada sejumlah wilayah di Indonesia tenggah menggelar Pilkada pada Desember nanti. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat akan semakin tinggi.

Masalah lain, lanjut Satriwan, minimnya fasilitas kesehatan yang tersedia di sekolah. Fakta itu berdasarkan laporan dari jaringan P2G.

“Berdasarkan jaringan P2G daerah di Pandeglang, Kalimantan Timur, Bojonegoro, dan di Bekasi juga termasuk. Mereka itu infrastruktur kesehatannya memang kurang banget kok,” kata dia.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Dukung Kebijakan Belajar Tatap Muka di Sekolah

Dengan kondisi ini, Satriwan berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali rencana KBM tatap muka.

Pemerintah diingatkan tak perlu menggelar KBM tatap muka terburu–buru.

Lebih baik, lanjut Satriwan, Pemda memperkuat infrasturktur kesehatan di setiap sekolah agar murid dipastikan aman dalam belajar.

“Biar bagaimanapun murid–murid jadi prioritas utama kita. Kesehatan mereka harus benar–benar dipertimbangkan pemerintah,” tutup dia.

Sebelumnya, Menteri Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan pembelajaran tatap muka diputuskan oleh pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan orangtua murid.

Nadiem menegaskan bahwa belajar tatap muka tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.