Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadishub DKI: Perubahan Rute LRT Masih Dikaji, Belum Diusulkan ke Kemenhub

Kompas.com - 25/11/2020, 15:58 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, usulan perubahan rute kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta belum diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

Dia mengatakan, usulan perubahan rute LRT akan diajukan sesegera mungkin setelah dokumen usulan perubahan rute tersebut siap.

"Tentu (akan diusulkan) setelah dokumennya siap, kami akan usulkan untuk pengajuan trasenya," ujar dia saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Dia juga mengatakan bahwa perubahan dua rute LRT Jakarta masih dikaji.

Kajian dilakukan oleh pihak swasta karena proyek tersebut akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) dengan pola unsolicited.

"Mereka (pihak swasta) akan melakukan kajian, (hasil kajian) itu yang dinilai oleh Pemprov (sebelum diajukan ke Kemenhub)," kata Syafrin.

Syafrin mengatakan, KPDBU dengan pola unsolicited akan memberikan keleluasaan swasta untuk menyiapkan dokumen pembangunan LRT, mulai dari visibility study hingga analisis dampak lingkungan.

"Itu (semua) dari si pemrakarsa, kami menilai," kata dia.

Baca juga: Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Pola kerja sama tersebut, kata Syafrin, sudah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

"Nah di Perpres itu dibuka peluang siapa pun boleh masuk (kerja sama), tapi ada aturannya," kata Syafrin.

Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta membuat rancangan usulan perubahan rute pembangunan trase LRT dari rencana semula.

Ada dua rute yang diusulkan untuk diubah, yaitu rute Velodrome-Dukuh Atas dihapus dan digantikan rute Velodrome-Klender.

Selain itu, rute LRT yang bermasalah karena berimpitan dengan trase MRT, yaitu rute Pulogadung-Kebayoran Lama, diubah menjadi rute Pulogebang-Joglo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com