PSI Tidak Yakin Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021 Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor mengatakan, PSI masih ragu dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal pembatalan kenaikan gaji dan tunjungan anggota DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021.

Dia mengatakan, PSI masih belum tahu hasil final besaran anggaran RKT yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna, Senin (7/12/2020) kemarin.

"Kami tidak akan pernah tahu selama hasil final RKT ini belum dibuka resmi ke publik," kata Michael saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa.

Baca juga: Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Tak Hadir di Rapat Paripurna

Michael menjelaskan, PSI sama sekali tidak mendapat akses untuk hasil final pembahasan RKT. Itulah sebabnya saat Rapat Paripurna kemarin mereka memilih untuk tidak hadir.

"Jangankan publik, jangankan kami dari PSI, saya rasa para anggota DPRD lain juga banyak yang tidak mengetahui RKT itu isinya jadinya seperti apa," kata dia.

Dia kemudian meminta agar seluruh isi APBD 2021 yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan Gubernur DKI bisa dibuka ke publik.

"Seluruh isi APBD 2021 yang senilai Rp 84 triliun itu dibuka hingga ke level komponen kepada publik, termasuk di dalamnya rincian RKT," kata Michael.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan semua besaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 akan dikembalikan seperti besaran di tahun 2020.

Dia mengatakan, semua besaran yang tertera mengenai gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI dalam RKT sudah dievaluasi dan akan dikembalikan seperti semula.

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Prasetyo, kemarin.

Baca juga: Formappi Apresiasi PSI yang Ungkap Kenaikan Anggaran Tunjangan DPRD DKI

Dia juga mengatakan gaji Rp 700 juta per bulan yang beredar di sosial media tidak benar.

Prasetyo mengatakan anggaran RKT yang disebar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah kebohongan publik. Pasalnya anggaran yang disebar adalah anggaran yang belum dievaluasi.

"Gelondongan ini (draf yang tersebar) belum diselesaikan akhirnya terselesaikan itu akan ada revisi ya, akan saya kembalikan ke 2020," kata Pras.