Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PDIP Sebut Disdik DKI Jakarta Tak Serius Tindak Guru Rasis dan Politis

Kompas.com - 14/12/2020, 18:23 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Dinas Pendidikan DKI Jakarta tak serius menindak pelanggaran oknum guru sekolah yang bertindak rasis dan politis.

Dia mengungkap salah satu contohnya adalah kasus guru bertindak rasial di SMAN 58 Jakarta yang kini penyelesaian perkaranya tidak jelas.

"Saat pemilihan ketua OSIS kemarin, ujungnya kan kita enggak tau," ujar Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Belum jelas perkara guru rasial, lanjut Gembong, muncul lagi guru politis yang menyebut tokoh-tokoh politikus di dalam soal-soal ujian seperti nama Mega dan Anies.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa Disdik DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak bisa menjaga netralitas dalam menjalankan program pendidikan di DKI Jakarta.

"Hari-hari ini kita saksikan dari Dinas Pendidikan seolah-olah membenarkan itu kan. Seolah-olah bukan suatu masalah, tapi bagi kami itu masalah besar," ucap Gembong.

Baca juga: Viral Nama Anies dan Mega dalam Soal Ujian, Teguran Disdik DKI hingga Respons DPRD

Untuk itu, lanjut Gembong, guru yang membuat soal ujian berbau politik elektoral tersebut semestinya dihukum karena jelas-jelas melanggar netralitas sebagai seorang ASN.

Jika tidak ditindak tegas dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan yang berulang dan membuat setiap ASN menganggap remeh asas netralitas dan merusak dunia pendidikan di DKI Jakarta

"Sekali lagi ini harus dilakukan penindakan tegas, jangan sampai model-model seperti ini kalau berlanjut rusak dunia pendidikan kita," tutur Gembong.

Baca juga: Viral Ada Anies dan Mega di Soal Ujian Sekolah, Komisi E Duga Ada Kesengajaan

Adapun kasus rasial di lingkungan pendidikan DKI Jakarta sempat terjadi pada Oktober 2020 lalu. Seorang guru berinisial TS mengajak siswanya untuk memilih ketua OSIS berdasarkan agama yang diyakini calon ketua OSIS.

Sedangkan kasus guru yang membawa unsur politik elektoral terjadi pada 12 Desember 2020 yang membuat soal ujian sekolah menggunakan nama tokoh politik.

Dalam soal tersebut dua nama tokoh politik seperti Anies dan Mega digambarkan sebagai sosok yang berlawanan sehingga dinilai soal tersebut mendiskreditkan nama Mega dan membuat citra nama Anies naik.

"Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam," tulis soal ujian sekolah tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com