FPI Kecam Pernyataan Jokowi soal Kematian 6 Laskarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo soal kematian enam anggota Laskar FPI.

Munarman menilai pernyataan Jokowi justru memberikan justifikasi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan aparat.

"Kami mengecam atas sikap dan ucapan dari Presiden Republik Indonesia yang justru memberikan justifikasi terhadap tindak kekerasan negara terhadap warga negara sendiri," kata Munarman dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

Munarman menilai tewasnya enam laskar FPI di tangan polisi ini merupakan bukti kekerasan struktural yang paling nyata yang dilakukan oleh penguasa.

Baca juga: Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Kerumunan di Petamburan, Ketum FPI Mengaku Minta Keadilan

Ia juga menyebut peristiwa ini akan menjadikan tembok impunitas terus berlanjut terhadap aparat negara yang melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri.

"Apalagi dunia saat ini sedang dalam moment memperingati Hari HAM sedunia. Jangan sampai Indonesia dikenal didunia sebagai bangsa tidak beradab karena menjadikan nyawa rakyat sebagai permainan drama komedi yang tidak lucu," kata Munarman.

Dalam keterangan tertulis tersebut, Munarman juga menegaskan pihaknya menolak rekonstruksi yang dilakukan Mabes Polri atas insiden yang terjadi di Karawang, Senin (7/12/2020) dini hari itu.

Dalam rekonstruksi, digambarkan bahwa Laskar FPI pengawal pemimpin FPI Rizieq Shihab menyerang polisi yang tengah membuntuti mereka terlebih dahulu dengan senjata api dan senjata tajam. Dua anggota laskar tewas dalam baku tembak.

Lalu empat lainnya digambarkan berupaya merebut senjata petugas saat sudah diamankan di mobil polisi. Akibatnya, keempatnya juga ditembak mati.

Baca juga: Langkah Polisi Amankan 4 Anggota Laskar FPI Dalam Satu Mobil Usai Baku Tembak Dipertanyakan

Namun, Munarman masih menegaskan polisi berpakaian preman lah yang lebih dulu memepet dan mengadang kendaraan Rizieq. Ia juga menegaskan Laskar FPI tak dibekali senjata.

"Kami menolak penangangan perkara dan rekontruksi atau reka ulang atas tragedi pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 syuhada anggota Laskar FPI dilakukan oleh pihak Kepolisian," kata Munarman.

Ia pun mendesak Komnas HAM menjadi leading sector untuk mengungkap kematian 6 anggota Laskar FPI ini.

Adapun Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta aparat tak sedikit pun mundur dalam upaya penegakan hukum. Namun, ia juga mengingatkan agar mereka patuh pada aturan hukum selama menjalankan tugas.

Hal ini Jokowi sampaikan menanggapi tewasnya enam anggota FPI pada 7 Desember kemarin, serta empat warga Sigi, Sulawesi Tengah, dalam teror yang terjadi 27 Oktober lalu.

Baca juga: Ketum dan Panglima Laskar FPI Tak Ditahan Setelah Diperiksa Terkait Kerumunan di Petamburan

"Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun, tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/12/2020).

Jokowi menyebutkan, saat menjalankan tugas aparat sejatinya dilindungi oleh hukum. Untuk itu, tidak boleh ada warga yang semena-mena melanggar hukum, merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum, Jokowi meminta agar seluruh pihak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia ingin supaya proses peradilan diikuti dan keputusan pengadilan dihargai.

Seandainya diperlukan keterlibatan lembaga independen, terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat.