Setelah Tuai Polemik, Anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 Jadi Lebih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri mengatakan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020.

"Ketika sampai ke kita malah lebih rendah," ucap Bahri saat ditemui di Gedung H Lantai 9 Kemendagri, Selasa (22/12/2020).

Bahri menjelaskan, terdapat perbedaan anggaran RKT DPRD DKI tahun 2020 dengan RKT DPRD DKI 2021 yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

Jika di tahun 2020, RKT dianggarkan dengan nilai Rp 153 miliar untuk 12 bulan kepada 106 anggota Dewan, kini anggaran tersebut berkurang Rp 411 juta, sehingga terhitung kurang lebih sebesar Rp 152 miliar.

"Dokumen yang disampaikan ke kita, kalau 2020 itu Rp 153 miliar, maka tahun ini Rp 152 miliar," ucap Bahri.

Adapun sebelumnya, isu kenaikan rancangan anggaran RKT 2021 untuk anggota DPRD DKI Jakarta sempat dihembuskan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua DPW PSI Michael Victor Simanjuntak mengatakan RKT sebesar Rp 888 miliar untuk 106 anggota Dewan dalam setahun tertulis di RAPBD 2021 dan dinilai tidak layak karena saat ini DKI Jakarta mengalami krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Taufik Tegaskan Gaji DPRD DKI Jakarta 2021 Batal Naik

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak," ucap Michael.

Setelah menuai sorotan di media masa, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan RKT senilai Rp 8,3 miliar per anggota tersebut batal diajukan dan dikembalikan dengan nilai yang sama sepert tahun 2020.

"Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," ucap Pras.